Jumat, 12 Mei 2017 - 08:58:56 WIB
Pemkot Data Banngunan Diatas Drainase
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Kota - Dibaca: 95 kali

Mediajambi.com - Masalah banjir terus menghantui sebagian masyarakat Kota Jambi. Hal ini dipicu adanya masalah di sebagian besar drainase yang ada di Kota Jambi. Selain itu, masalah pembangunan di sekitar drainase ataupun daerah resapan tanpa izin juga di tengarai menjadi penyebab banjir di Kota Jambi.

Seperti yang di rasakan oleh Jujup warga RT 07 di Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi. Dia mengatakan bahwa kondisi drainase di wilayah hilir mengalami pendangkalan. Pendangkalan itu akibat selain adanya tumpukan sampah juga adanya bangunan ruko di atasnya. Sehingga air tidak lancar mengalir sampai ke bagian hilir.

"Kami minta ada solusi dari pemerintah, sebab warga kami kebanjiran sampai lutut orang dewasa," katanya.

 Jujup mengatakan bahwa drainase yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menampung debit air. Sehingga warga kerap kebanjiran jika hujan turun.

Hal yang sama juga di sampaikan Ketua RT 04 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi, Erwin mengatakan warganya kerap mengalami kebanjiran saat hujan tiba.

"Ada baiknya dilakukan pengerukan drainase di wilayah hilir. Sebab, kondisi drainase di bagian hilir sudah sangat dangkal akibat sedimentasi," ujarnya.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Masrizal mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan bangunan yang tidak sesuai perizinan. Pihaknya akan mengecek kapan IMB bangunan tersebut di keluarkan. "Kami akan inventaris semua. Kami akan koordinasi dulu. UPTD pengawasan kami ada," katanya.

Jika nanti setelah di cek bangunan tersebut tidak ada izinnya, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan DPMPTSP. "Karena izinnya ada disitu, kami akan koordinasi," katanya.

Menurutnya, berdasarkan aturan, bangunan diatas drainase tidak dibolehkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi mengatakan bahwa banjir di Kota Jambi merupakan efek kemajuan pembangunan di Kota Jambi. Semestinya pembangunan yang ada saat ini sesuai dengan aturan yang ada.

"Pemerintah tidak memungkinkan pembangunan, semua bisa di rekayasa agar dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi terjadi pemerataan," katanya.

Kedepan, pihaknya akan merekomendasikan pemilik usaha untuk menyediakan daerah resapan atau kolam retensi. Sehingga akibat dari pembagunan itu tidak menimbulkan banjir dan efek lainnya.

 "Kedepan dampak dari pembangunan itu seharusnya tidak menimbulkan hal negatif, dan harus menyesuaikan izin ketata ruangan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menginginkan adanya kajian lingkungan sebelum dilakukan pembangunan untuk mengurangi dampak. "Perlu kesadaran semua pihak tempat - tempat usaha harusnya menyediakan daerah resapan," katanya.

Ardi mengatakan bahwa kedepan pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Mulai dari kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, dan menyediakan ruang terbuka untuk resapan air bagi usaha-usaha yang tumbuh di Kota Jambi.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Jambi Wahyudi mengatakan bahwa bangunan di atas drainase ada atau tidaknya izin harus di bongkar, karena hal itu menyalahi aturan. Ia berharap pemerintah harus lebih intens turun ke lapangan untuk mengecek seluruh drainase yang ada. "Jangan hanya pas banjir, heboh saja kita ngomong soal ini. Ini harus di pantau setiap saat," ujarnya.

Wahyudi mengatakan bahwa pemerintah belum tegas menangani persoalan bangunan di atas drainase. Seharusnya pihak terkait harus segera berkoordinasi menertibkan hal tersebut. Ini agar tidak terjadi masalah di tengah masyarakat. "Jika nanti di cek ternyata ada izin, maka harus di cari siapa oknum pemberi izin tersebut," pungkasnya. (Yen)