Kamis, 19 Oktober 2017 - 21:38:32 WIB
Satpol PP Cabut Spanduk Iklan Rokok
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Daerah - Dibaca: 271 kali

Mediajambi.com - Dalam kurun waktu seminggu ini, tim ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Batanghari, yang dipimpin langsung oleh Kabid Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Yaakin, S.Pd, sudah melaksanakan penurunan spanduk iklan berbagai merek rokok yang terpasang di toko-toko maupun.warung-warung di Kecamatan Muara Bulian.

Dicabutnya spanduk iklan rokok ini, disebabkan pihak perusahaan rokok tersebut belum mencantumkan label Pemda Kabupaten Batanghari di spanduk tersebut,alias, belum bayar pajak.

" Dengan tegas kami turunkan karena belum bayar pajak" kata Yaakin, Kamis (19/10/2017) di ruang kerjanya.

Di waktu pecabutan spanduk tersebut, sebelumnya kami kordinasikan dulu dengan pihak pemilik warung maupun toko, bahwasanya pemasangan spanduk iklan rokok ini, harus diketahui oleh pihak Pemkab Batanghari dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Batanghari.

" Kodinasi pihak perusahaan rokok tersebut dengan pemerintah, belum ada. Andaikata sudah kordinasi, maka akan ada label pemda. Kami tidak akan melepas spanduk tersebut, andaikata label pemda terpasang" ujar Yaakin.

Dilanjutkannya, penurunan spanduk ini, sudah dilaksanakan sebanyak 20 tempat di Kecamatan Muara Bulian, seperti di Kelurahan Teratai, Simpang Pete dan Kampung Tengah.

" Alhamdulillah, proses pencabutan spanduk ini berjalan lancar berkat kerjasama yang baik dari pemilik toko" tambahnya.

Yaakin mengutarakan bahwa proses ini akan dilanjutkan ke berbagai kecamatan lain, seperti Pemyung, Bajubang, Muara Tembesi, Batin XXIV, Mersam, Maro Sebo Ulu dan Maro Sebo Ilir.

Sementara itu, Kakan Satpol PP Kabupaten Batanghari, Ahmad Haryono, menegaskan bahwa pemasangan spanduk iklan rokok tersebut ada ketentuannya, yakni wajib bayar pajak.

" Kalau terpasang, tapi belum bayar pajak, terpaksa kami turunkan" tegas Ahmad.

 Bagi spanduk-spanduk iklan rokok yang yelah diturunkan oleh Tim Ketertiban Umum Satpol PP, spanduk tersebut termasuk kategori," Tidak Dilengkapi Bukti Pajak Dari Badan Keuangan Daerah".

" Yang boleh terpasang, yakni yang sudah terpasang label Pemkab Batanghari" pungkas Ahmad lagi.(Suta)