Selasa, 28 November 2017 - 08:35:21 WIB
Pemberitaan Media Soal Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Langgar Kode Etik
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Ragam - Dibaca: 29 kali

Mediajambi.com -Pemberitaan media terhadap  kasus yang menimpa anak dan perempuan seringkali melanggar kode etik jurnalistik namun informasi yang disampaikan media sering dianggap sebagai sumber kebenaran , sebaliknya banyak media yang justru menyapaikan informasi bombastis dan tidak sesuai kebenaran dan belum bisa  dianggap sebagai suatu kebenaran.

Hal ini dikemukakan saat dibahas dalam kegiatan Pertemuan Forum Publikasi Untuk Kesejateraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Daerah 2017 yang berlangsung disuatu hotel di Kota Jambi. Kamis (23/11)

Nara sumber Ratna Dewi dari Seloko Institute mengatakan bahwa justru  media sendiri bisa menjadi “agen” kekerasan melalui 3  cara.” Media memberitakan kekerasan malah menjadi pelaku baru dalam kekerasan terhadap anak dan perempuan, lalu atas pemberitaan media tentang kekerasan yang diproduksi terus menerus melahirkan “banalitas “ atau menjadi suatu pembiaran akut atas tindak kekerasan,  media dengan mengekspoilitir tindak kekerasan yang terjadi akan menjadi inspirasi untuk melakukan tindak  kekerasan terhadap perempuan dan anak ,” ungkap Ratna.

Secara ideal menurut Ratna media bisa saja melakukan pemberitaan terhadap kasus anak dan perempuan dengan cara berimbang sesuasi fakta yang terjadi.”Sebenarnya apapun konten pemberitaannya apakah kekerasan, politik dalan lain-lain, berada dalam koridornya menjadi nilai bagi jurnalis dan media tempatnya bernaung harus selalu berada dalam koridor Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang terkait (UU Pers dan penyiaran),” ujarnya.

Pemberitaan pers dikatakan Ratna seringkali keluar koridor kode etik Jurnalistik justru akan menjadi “bahaya” karena pers menyampaikan informasinya dianggap suatu kebenaran  jika didukung oleh sebuah fakta dilapangan namun akan menjadi sebaliknya adalah pembohongan publik.” Namun selain soal etika, juga penting sekali ketajaman dan kompresivitas sebuah berita, misalnya sebuah kasus kekerasan seksual tidak bisa hanya sekedar dijabarkan pristiwanya, tetapi harus dikaitkan dengan konteks yang lebih makro terkait dengan fungis negera dalam menghadirkan jaminan keselamatan bagi anak dan perempuan,” sebut Ratna.

Banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan disebut Ratna  atas pemberitaan media justru korban tersedutkan dan berada pada posisi yang “tersalahkan”  sehingga kondisi ini Ratna menilai media hendaknya berhati-hati dalam memuat pemberitaan terkait kasus anak dan perempuan jika keduanya selaku korban tidak perlu secara vulgar diekspos nama lengkap, alamat dan tempat tinggal keluarga korban,  sehingga korban menjadi tidak lagi terlindungi. (yen)