Selasa, 19 Desember 2017 - 16:28:12 WIB
Kondisi Hutan Jambi Mengkhawatirkan, Tutupan Hutan Hanya Tinggal 18 Persen
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Daerah - Dibaca: 271 kali

Mediajambi.com - Provinsi Jambi masih belum mampu menghambat laju deforestasi. Dari analisis Citra Satelit yang dilakukan tim GIS Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, tutupan hutan di Provinsi Jambi 2017 tinggal 930 ribu ha, atau hanya 18 persen dari luas  daratan Jambi. Kehilangan hutan dipicu sejumlah aktivitas manusia, diantaranya alih fungsi hutan, tambang illegal dan  perambahan liar.

Kehilangan hutan telah memicu berbagai masalah di Provinsi Jambi. Bencana ekologis,  konflik satwa dan manusia masih menjadi persoalan yang terus berulang.  Tahun ini banjir dan longsor  terjadi beberapa kali di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Sebanyak 7  orang kehilangan nyawa, ribuan mengungsi, ribuan rumah terendam. Ribuan  ha sawah serta fasilitas umum seperti sekolah, mushala dan pusat kesehatan juga ikut terendam.

Selain banjir di Jambi juga ditemukan sejumlah kasus longsor, hujan deras disertai angin kencang dan petir. Sejumlah pohon di pusat permukiman bertumbangan, juga menewaskan seorang warga di Desa Awin Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari.

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di kembali merenggut korban jiwa sebanyak tujuh jiwa. Penambangan emas liar di Provinsi Jambi paling banyak terjadi di Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Bungo. Interprestasi Citra Lansat 8 tahun 2017 kerusakan lahan akibat penambangan emas illegal seluas 27.822 ha, terluas di Sarolangun yaitu 13.762 ha, disusul Merangin 9.966 ha dan Bungo seluas 4.094 ha. Dibanding analisis tahun 2016 areal yang dibuka untuk penambangan illegal meningkat lebih dari 100 persen di wilayah  Merangin dan Sarolangun. Areal tambang illegal ini diperkirakan separonya merupakan kawasan persawahan yang merupakan sumber pangan masyarakat setempat.

Penambangan PETI ini, terjadi di sepanjang alur-alur sungai. Akibatnya alur sungai menjadi lebih luas dan terdapat bekas galian terbuka yang menjadi lahan kritis. “Dari analisis yang dilakukan pengerukan tambang ilegal sudah masuk ke dalam kawasan lindung, yaitu kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di wilayah Merangin dan Hutan Lindung Bukit Limau di Sarolangun,” kata Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI Rudi Syaf pada Rilis Catatan Akhir Tahun 2017, Selasa (19/12/2017).

Aktivitas PETI sangat meresahkan masyarakat di sepanjang aliran sungai yang memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan sehari-hari.Air sungai yang mengalir di Provinsi Jambi masih merupakan sumber utama air baku untuk aliran minum masyarakat. Tak hanya itu,  PETI yang menggunakan mercuri untuk pemisah biji emas telah mencemari air sungai yang menjadi sumber bahan  baku untuk air minum hampir seluruh masyarakat Jambi.   PETI juga mengakibatkan sebanyak 825 hektar sawah tak bisa ditanami, 126 lubuk larangan di Bungo terancam dan  satu jembatan rusak.

Penanganan penambangan tambang illegal sudah dilakukan, tahun ini tercatat 12 pelaku PETI dan seorang penjual merkuri juga ditangkap aparat.  Sebanyak 90 dompeng dihancurkan dan menyita 43 lainnya. Sementara Barang Bukti emas yang berhasil diamankan sebanyak 2,92 kg emas. “Namun upaya ini belum mampu berhasil menghentikan praktekillegal ini,pantas untuk dipertanyakan janji pejabat maupun aparat untuk menghentikan kegiatan ini,”sebut Rudi.

Tak hanya tambang illegal, pembalakan liar juga masih terjadi. Masih ditemukan kasus illegal logging dan perambahan hutan di Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang dihimpun WARSI barang bukti sebanyak 627,3 kubik kayu, 13 batang kayu log, serta 380 keping kayu olahan. Diyakini  kayu-kayu ini sebagian besar berasal dari kawasan lindung dan konservasi. “Ini menunjukkan bahwa pengamanan kawasan hutan masih belum maksimal dilakukan,” kata Rudi.

Konflik satwa

Pesatnya alih fungsi hutan menyebabkan satwa kehilangan ruang jelajah. Akibatnya, konflik antara manusia dan satwa menjadi meningkat.  Konflik manusia vs satwa menyebabkan 3 warga luka-luka diserang beruang, 1 warga tewas dimakan buaya, dan 2 orang luka-luka diseruduk babi hutan. Sementara di pihak satwa ada seekor beruang mati dibunuh, seekor beruang ditangkap, dan 3 ekor buaya ditangkap oleh warga.

Pada tahun 2017, penjualan kulit harimau dan gading gajih juga masih berhasil diungkap aparat. Sebanyak 7 orang penjual kulit harimau berhasil ditangkap dengan barang bukti (BB) yang diamankan sebanyak 4 set kulit harimau beserta 4 set tulang belulang. Kemudian ada 3 orang penjual gading gajah ditangkap, seorang pemburu gajah ditangkap, dengan barang bukti yang diamankan 3 gading gajah. “Kami juga mencatat satwa dilindungi yaitu  415 ekor burung kicau, 2 anak buaya, serta 1 sekor anak biawak yang berhasil digagalkan,”jelasnya.

Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di tahun 2017. Meliputi kawasan hutan produksi, hutan konservasi dan areal penggunaan lain. Kebakaran hutan tahun ini relatif kecil di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat kebakaran hutan dan lahan seluas 566.5 ha yang terjadi di tanah mineral dan gambut.  Kebakaran di gambut relatif kecil dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan di tanah mineral kebakaran terjadi karena ada aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan.

Pasca penerapan Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan meningkat tajam. Pendampingan masyarakat di lahan gambut juga turut serta memperkecil tidak menyebarnya kebakaran hutan dan lahan. “Peran dari pemuda peduli hutan dan masyarakat peduli api juga sangat besar dalam mengantisipasi maupun mengendalikan kebakaran terutama di lahan gambut,”kata Rudi.

Orang Rimba

Belum meratanya penanganan persoalan Orang Rimba masih menjadi catatan penting pada tahun 2017 ini.  Pada tahun 2017 puluhan Orang Rimba terserang penyakit campak. Penyakit merupakan salah satu yang sangat rentan dialami Orang Rimba dengan semakin menipisnya sumber daya hutan.

Catatan kami 441 KK Orang Rimba hidup di dalam perkebunan sawit milik korporasi besar. Juga ada 230 KK yang hidup dalam hutan tanaman industri.”Solusi untuk Orang Rimba yang tidakpunya sumberdaya ini mendesak untuk dilakukan dandiatasi oleh negara,”sebut Rudi.

Program pemerintah dengan perhutanan sosial dan reforma agraria, harusnya bisa menyentuh Orang Rimba,kelompok masyarakat yang paling rentan di Provinsi Jambi. “Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukkan Orang Rimba dalam program reforma agraria,khususnya untuk Orang Rimba yang hidup di sawit dan HTI,”sebut Rudi.

WARSI menghadang deforestasi

Kehilangan hutan yang berkorelasi dengan meningkatnya bencanaekologis harusnya menjadi perhatian bersama parapihak. Masih ada harapan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan memberikan harapan untukgenerasi yang akan datang. Sejumlah kegiatan yang dilakukan WARSI misalnya terbukti mampu menghadang laju kerusakan hutan dan memberi peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

“Mengembangkan  dan mendorong percepatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat , merupakan salah satu solusi dalam menghadang deforestasi,” kata Rudi.

Dijelaskan saat ini tercatatsekitar 163 ribu ha kawasan hutan yang dikelola denganskema PHBM. Dari analisisi yang dilakukan di areal PHBMrelatif tidak terjadi deforestasi.  “Ini menunjukkan masyarakat mampu mengelola hutan mereka,” ujar Rudi.

Untuk saat ini PHBM sudah diaposi pemerintah ke dalam program  PerhutananSosial, bahkan pemerintah menargetkan 12,7juta ha untuk program perhutanan sosial dan 9 juta ha untuk reforma agraria. “Hanya saja  program ini masih berjalan lambat dalam tahap implementasinya,” kata Rudi.

Padahal lanjut Rudi dengan perhutanan sosial yang sudah berjalan,dandikawal WARSI kegiatan initidak hanya menghambat laju kerusakan hutan, namun juga terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.”Hanya saja kegiatan yang dilakukan ini masih membutuhkan asistensi dari NGO pendamping,” katanya.

Kalau pemerintah memperluas perannya, kegiatan ini tentu bisa diduplikasikan di tempatlainnya di Provinsi Jambi. Apalagi saat ini peluang untuk perhutanan sosial juga semakin tinggi, tapi belum terintegrasi dengan baik antar kementrian dan belum menjadi  program utama di daerah.

“Untuk itu WARSI mendorong integrasi program PHBM dengan RPJM Des dan RKP Des berdasarkan Permendes 19/2017, karena ini sangat mungkin untuk menyelamatkan hutan sekaligus mengembangkan perekonomian masyarakat,”sebut Rudi.

Disamping juga terus dikembangkan program-program untuk akuntabilitas penggunaan dana di masyarakat. Di sejumlah daerah WARSI melakukan pengembangan kegiatan uji coba benefit sharing (pembagian manfaat). Kegiatan berupa pemberian dana untuk meningkatkan kualitas produk masyarakat. Seperti yang dilakukan diKerinci, WARSI mendanai kelompok pengelolagula aren di Desa Air Terjun Kabupaten Kerinci. Di hutan adat desa ini terdapat banyak sekali pohon aren yang bisa diolah menjadi gula. WARSI mendukung untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola gula,perbaikan sarana dan prasarana serta membantu perbaikan kemasan dan pemasaran. “Kegiatan ini dilakukan sebagai penghargaan pada masyarakat yang sudah mengelola hutan adat mereka dengan baik,”sebut Rudi.

Tidak hanya itu untuk pemulihan dan rehabilitasi lahan terdegradasi dalam areal kerja PHBM dilakukan dengan pengayaan komoditi surian, kopi, durian, alpokat, cengkeh, jelutung, jeruk dan tanaman lainnya yang cocok dan dipahami masyarakat. “Sedangkan di lahan gambut, kami mendorong perluasan model pertanian ramah gambut,“ kata Rudi

Selain itu, WARSI juga membangun dan revitalisasi PLTMH Rantau Kermas sebagai bentuk nilai jasa lingkungan hutan adat yang mampu mengefisiensi pengeluaran rumah tangga. Revitalisasi PLTMH ini untuk mengatasi masalah ketidakadaan pasokan listrik negara di pelosok negeri. 

Langkah lainnya dalam penyelamatan hutan adalah memperbaiki perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat marga Serampas misalnya menjaga hutan mereka dengan baik dan dilindungi negara dengan terbitnya peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat hukum adat Serampas tahun lalu. “untuk itu WARSI mendukung Serampas untuk perbaikan mutu dan tata niaga Kopi Serampas,yang ditanam masyarakatsetempat di kawasan penyangga taman,”ujarnya.

Sedangkan untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat langsung hutan,  sejak tiga tahun lalu dikembangkan perluasan inisiatif pohon asuh.Awalnya pengasuhan pohon diinisiasi di Desa  Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. Melihat animo masyarakat yang kuat, pengasuhan pohon kemudian direplikasiI ditempat lain mencakup Jambi, Sumatera Barat bahkan hingga keKalimantan Timur. Sudah berhasil terkumpul dana sebesar Rp 195.365.000 dan USD 120. “Dana ini sudah dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah mereka sepakati bersama,”kata Rudi.

Dengan upaya yang sudah dilalukan, semoga pemerintah memberikan dukungan dan  turut serta  dalam  kegiatan untuk menghadang deforestasi dan menyelamatkan bumi.(mas)