Senin, 25 Desember 2017 - 08:24:36 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Jalan Tambang di Kawasan Restorasi Ekosistem
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Daerah - Dibaca: 34 kali

Mediajambi.com - Koalisi Masyarakat Sipil Jambi yang terdiri dari sejumlah non-government organization (NGO) menolak pembukaan jalan angkut tambang melintasi kawasan restorasi ekosistem (RE) di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Koalisi antara lain beranggotakan KKI Warsi, YLBHL Jambi, Welestra, Perkumpulan Gita Buana, Yayasan Mitra Aksi, dan Walhi Jambi.

Dalam keterangan persnya hari ini, Sabtu 22/12/2017, Koalisi Masyarakat Sipil Jambi menyatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen sebagaimana tertuang dalam Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Sejumlah langkah strategis ditunjukkan untuk membantu mengatasi perubahan iklim, baik di sektor berbasis lahan (land use, land-use change and forestry/ LULUCF), maupun energi dan limbah.

Walau sudah ada komitmen, kebijakan dan regulasi yang mendukung, pada praktiknya izin alih fungsi hutan dan lahan gambut untuk perusahaan HTI, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, serta proyek pembangunan infrastruktur terus terjadi.

Koalisi menyatakan, izin pinjam pakai kawasan hutan berikut pembangunan infrastruktur jalan pengangkutan khusus batubara dalam kawasan hutan, seperti yang dimohonkan oleh PT Triaryani untuk pembukaan jalan angkut batubara membelah kawasan Hutan Harapan di Jambi dan Sumatera Selatan, dapat meningkatkan deforestasi dan konflik sosial.

Aktivis dan advokat lingkungan Musri Nauli menjelaskan, pembukaan jalan angkut tambang di kawasan hutan alam  bertententangan dengan INDC. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 bahwa Restorasi Ekosistem adalah upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) dan unsur non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Kawasan restorasi ekosistem dikelola melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk kegiatan penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, maupun pelepasliaran flora dan fauna. “Oleh karena itu rencana pembangunan jalan angkut batubara yang membelah kawasan restorasi ekosistem akan menggangu upaya pemulihan ekosisem hutan tersebut,” tegas Nauli yang juga aktif di Yayasan Keadilan Rakyat.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yakni Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK RE). 

Walaupun dikecualikan untuk jalan angkut tambang pada Ayat 2 poin (F), tetapi Ayat 2 poin (G) menyebutkan bahwa kegiatan dimaksud harus berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha.  “Berdasarkan penilaian Koalisi Masyarakat Sipil Jambi, jalan angkut batubara yang membelah kawasan restorasi ekosistem akan membuat fragmentasi hutan dan deforestasi sehingga mengganggu habitat hidup satwa liar dan mengancam kehilangan keanekaragam hayati,” tegas Nauli.

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.293/Menhut-II/2007 memberikan IUPHHK RE kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) untuk areal seluas 52.170 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/Menhut-II/2010 memberikan IUPHHK RE kepada PT Reki untuak areal seluas 46.385 ha di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Provinsi Jambi.

“Izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah dibebani hak yaitu IUPPHK-RE untuk jalan angkut batubara seharusnya melibatkan PT Reki sebagai pemangku kepentingan utama (key stakeholders).  Izin ini juga harus mempertimbangkan upaya pemulihan ekosistem yang telah dilakukan oleh PT Reki, baik dari apek ekologi, aspek sosial, serta aspek ekonomi di masa depan,” jelas Nauli.

Lebih lanjut dijelaskan, Pasal 14 Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati menyatakan bahwa para pihak harus menerapkan prosedur yang tepat menggunakan analisis dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang kemungkinan memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati.

Prosedur itu diperlukan untuk menghindari atau meminimalkan dampak, dan memungkinkan partisipasi masyarakat. “Sehingga, analisis dampak lingkungan dan dampak sosial dalam pembuatan jalan angkut batubara harus dilakukan secara independen dan mendalam,” katanya.

Koalisi juga menilai, secara ekologis kawasan restorasi ekositem merupakan hutan dataran rendah Sumatera yang mengandung nilai konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan tecatat sebanyak 307 jenis burung, 64 jenis mamalia, 123 jenis ikan, 55 jenis amfibi, 71 jenis reptil, 917 jenis pohon.

Bahkan di kawasan ini masih ditemukan spesies payung (umbrella species) yaitu Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae),  Gajah sumatera (Elephas maksimus sumatranus), Tapir (Tapirus indicus) dan Beruang madu (Helarctos malayanus) yang menjadi indikator bahwa kawasan ini masih memiliki nilai konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi.

“Berdasarkan itu, pembukaan jalan angkut batubara akan semakin mengancam kehidupan satwa liar dan tumbuhan, menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati dan mengganggu lalu lintas satwa liar, bahkan rentan terhadap kematian di jalan akibat ditabrak pada kegiatan pengangkutan batubara,” tambah Dicky Kurniawan dari KKI Warsi.

Koalisi meyakini, fragmentasi habitat akan terjadi akibat pembukaan jalan angkut batubara yang membelah kawasan restorasi ekosistem dan kegiatan pengangkutan batubara nanti dengan volume angkutan dan interval waktu per jam tiap hari yang tinggi. Ini juga akan menciptakan penghalang fisik, merusak struktur vegetasi dan habitat hutan menjadi terbelah dua.

Hal tersebut dapat menimbulkan penyusutan populasi satwa liar, meningkatnya kompetisi, bahkan mempertinggi risiko perkawinan sedarah/kerabat dekat (incest) yang dapat mempercepat kepunahan populasi spesies kritis, rentan dan terancam punah, terutama spesies mamalia besar seperti Harimau  sumatera, Gajah sumatera, Tapir dan Beruang madu. Di sisi lain juga bisa mempertinggi konflik manusia (masyarakat) dengan satwa liar karena terganggu habitatnya untuk mencari mangsa.

Pembukaan hutan di dalam kawasan restorasi ekosistem untuk jalan angkut batubara akan menimbulkan erosi tanah akibat tidak adanya tutupan hutan dan meningkatkan sedimentasi sungai. Di samping itu, kegiatan pengangkutan batubara akan menimbulkan polusi dan mengurangi kualitas air, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan hidupan satwa liar.

Dicky mengungkapkan, lebih dari 200 keluarga masyarakat adat Suku Batin Sembilan  menggantungkan keberlangsungan kehidupan tradisional mereka di dalam kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan. Sumber mata pencaharian mereka masih mengandalkan dari kegiatan berburu, meramu dan menangkap ikan.

Mereka memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti buahan-buahan hutan (durian, duku, rambutan, tampui, dll) dan umbi-umbian hutan sebagai sumber pangan, madu hutan dari pohon sialang,  getah damar dan getah jernang (buah rotan), serta rotan dan manau untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga memanfaatkan biota obat dari sumber daya hutan tersebut.

Rencana pembukaan jalan angkut batubara di kawasan hidup masyarakat Suku Batin Sembilan ini tentunya akan mengancam sumber daya sosio-budaya dan sosio-ekonomi akibat kehilangan sumber daya tradisional dari hutan, dan berpotensi konflik horizontal dengan masyarakat luar. “Masyarakat luar cenderung dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mengakses jalan angkut batubara untuk membuka lahan dan mengambil kayu secara liar sehingga akan turut mengganggu kehidupan tradisional Batin Sembilan,” ungkap Dicky.

Dampak sosial yang merugikan juga akan terjadi di wilayah desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan yang akan dilalui oleh jalan angkut batubara tersebut. Ladang dan kebun existing yang akan dibuka menjadi jalan angkut batu bara akan tergusur sehingga ruang kelola dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat akan hilang.

“Oleh karena itu Koalisai Masyarakat Sipil Jambi secara tegas menolak rencana pembangunan jalan angkut batubara ke dalam kawasan hutan alam, yang membelah kawasan Restorasi Ekosistem,” tegas Nauli dan Dicky.  Perusahaan tambang bisa mengalihkan jalan tersebut ke kawasan lain tanpa mengganggu kawasan hutan alam dan usaha restorasi ekosistem.(mas)