Jumat, 05 Januari 2018 - 13:56:19 WIB
Zola Berikan Keterangan di KPK
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Hukrim - Dibaca: 96 kali

Media Jambi.com – Gubernur Jambi, H Zumi Zola memenuhi panggilan KPK,  terkait kasus dugaan suap dana ketok palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi 2018, Jumat (5/1).  Didampingi sejumlah pengawal diantaranya petugas kepolisian, Zola berusaha tersenyum kepada wartawan yang menyapanya di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

“Nanti ya, saya masuk dulu,” kata Zola sembari berlalu. Meski berusaha tersenyum, namun wajah Zola terlihat cukup tegang. Zola diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Asisten Daerah III Pemprov Jambi, Saifuddin. Selain Zola, hari ini KPK juga meminta keterangan dari Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi Zoerman Manap serta pihak swasta Ali Tonang.

Sehari sebelumnya, Kamis (4/1) KPK meminta keterangan dari Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar. Fachrori menjalani pemeriksaan mulai dari pukul 10.00 wib hingga pukul 17.00 Wib.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menyampaikan pihaknya, tidak sembarangan memanggil orang untuk diperiksa. Menurut Febri, setiap orang yang diperiksa pasti dinilai penyidik keterangannya dibutuhkan dalam penanganan perkara.”Para saksi yang dipanggil mereka yang diduga memiliki informasi atau mengetahui bagian dari proses atau kasus yang sedang kami tangani,” beber dia. Termasuk di antaranya Zola. Bisa jadi dia akan ditanyai penyidik soal proses pembahasanan penyusunan RAPBD yang jadi soal. Karena  Zola merupakan pimpinan eksekutif yang seharusnya mengetahui proses tersebut. ”Bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan,” imbuh Febri. ”Itu yang kami dalami,” tambah dia. Berkaitan dengan kemungkinan keterlibatan Zumi, dia dengah tegas menyampaikan bahwa KPK belum sampai ke sana.

Dia pun menuturkan, saat ini instansinya fokus pada tersangka yang sudah ditetapkan. Sedangkan terhadap para saksi, KPK hanya mengklarifikasi informasi yang mereka ketahui. Dalam penanganan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi 2017, KPK fokus pada dua hal. Pertama soal proses penyusunan RAPBD tersebut. ”Prosesnya kan terjadi di lingkaran eksekutif di Pemprov misalnya. Dan juga ada hubungan dengan pihak legislatif DPRD setempat,” beber Febri.

Sedangkan fokus kedua berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan untuk melancarkan pengesahan RAPBD tersebut. ”Jadi, dua proses itu yang kami dalami,” ujarnya. (mas)