Sabtu, 10 Maret 2018 - 07:01:30 WIB
Meski Garis Polisi Sudah Dibuka, NXY Belum Beroperasi
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Kota - Dibaca: 175 kali

Mediajambi.com - Pasca beredarnya video dan pemberitaan adanya tarian striptis beberapa waktu lalu di Karaoke NYX yang berada di Kawasan Pasar Kota Jambi, pihak kepolisian langsung memasangi garis polisi di tempat hiburan tersebut. Namun kini garis polisi tersebut sudah di cabut oleh pihak kepolisian. Pantauan dilapangan, tempat hiburan tersebut masih belum beroperasi meskipun garis polisi sudah di cabut. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Yan Ismar mengatakan bahwa pasca dicabutnya garis polisi tersebut, pemerintah akan menggelar rapat dengan tim terpadu. Rapat tersebut kata Yan Ismar guna mengambil langkah - langkah pasca di cabutnya garis polisi tersebut.

 "Untuk mencabut garis polisi memang menjadi kewenangan kepolisian, kami tidak berhak. Tentu pasca dicabut kami akan menggelar rapat pada Jumat, (9/3) siang ini dengan tim terpadu guna memutuskan sikap pemerintah," katanya.

Yan Ismar mengatakan meski garis polisi tersebut telah dicabut, manajemen karaoke NYX belum bisa mengoperasikan karaoke tersebut.

"Mereka masih belum boleh beroperasi. Boleh atau tidaknya itu nanti tergantung pemerintah. Karena paska garis polisi tersebut dicabut, pihak kepolisian menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah," ujarnya.

PJS Walikota Jambi M Fauzi mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan forkompinda menyikapi masalah tersebut. "Mengenai pencabutan police line kami sangat menyayangkan tapi itu bukan kewenangan kami. Tapi sudah ada kesepakatan tidak boleh operasional," katanya.

Fauzi menambahkan meski begitu pihaknya belum mengetahui apakah setelah pencabutan garis polisi tersebut, pihak manajemen boleh mengoperasikan kembali usahanya. "Kami belum melihat sampai kesana," katanya.

Saat ditanya Apakah pembukaan garis polisi tersebut sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Fauzi mengatakan baru diberi tahu perihal pencabutan garis polisi tersebut pada malam hari melalui pesan Whatsapp.

"Jadi gini. Yang jelas saya tidak tahu. Apakah ada koordinasi di tingkat bawah saya tidak tahu. Saya baru malam di beri tahu bahwasanya garis polisi nya sudah dicabut," katanya.

Fauzi mengatakan berdasarkan dapat pertama  tim sepakat  bahwa  setelah selesai  pengkajian  pelanggaran yang dilakukan oleh tempat usaha tersebut baru  boleh membuka garis polisi. "Tapi kembali lagi membuka garis polisi bukan kewenangan kami," katanya.

Ditambahkan Fauzi, langkah yang akan diambil oleh pemerintah akan didasarkan pada peraturan daerah yang ada. Setelah mengacu pada peraturan daerah pihaknya akan mengacu kepada kelengkapan administrasi tempat usaha tersebut mulai dari kelengkapan izin dan sebagainya. " Apakah mereka tidak memiliki izin atau ijin dimiliki tapi menyalahi izin, tentu kami akan lakukan pembinaan," katanya.

Fauzi mengatakan pemerintah akan menegur manajemen tempat usaha tersebut agar tidak mengulang kembali kesalahan namun jika aturan tersebut tidak diindahkan maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas. "Berarti mereka sendiri yang minta ditutup," tambahnya.

Ia menambahkan pemerintah juga akan melihat dampak sosial lainnya seperti keberadaan tenaga kerja. Dengan ditutupnya tempat usaha tersebut tentunya berdampak kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat usaha tersebut.

"Tentu ini juga akan kami kaji. Makanya dalam hal ini kami akan lakukan rapat, untuk melihat titik permasalahannya, sejauh mana dampaknya. Kalau ternyata setelah dikaji banyak mudharat ketimbang manfaat maka lebih baik ditutup. Tapi ini perlu kajian bukan keputusan final," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi Muhili Amin mengatakan bahwa pencabutan garis polisi merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian. Dia mengatakan seharusnya dari awal pemerintah daerah juga melakukan penyegelan tempat usaha tersebut. "Kalau sudah seperti ini tentu pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap tempat usaha tersebut jangan sampai ada timbul masalah baru," pungkasnya. (yen)