Sabtu, 10 Maret 2018 - 17:38:01 WIB
Sumpah (Bukan) Basa Basi
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Ragam - Dibaca: 361 kali

KRISIS kepemimpinan di Indonesia saat ini dengan tepat dapat digambarkan dalam sebuah seloko adat Melayu Jambi, “Pagar Makan Tanaman” artinya, orang yang dipercaya yang seharusnya menjaga dan memelihara malah sebaliknya, merusak. Maraknya kasus korupsi dengan berbagai variannya di Indonesia yang dilakukan para pejabat public baik pada level Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif menunjukkan bahwa budaya korupsi telah mengakar begitu kuat. Akar masalah korupsi bukan lagi pada system. Akan tetapi pada masalah mental atau moral yang menganggap bahwa korupsi merupakan masalah yang wajar. Tidak salah kalau banyak yang menyebut korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Mungkin yang membedakan hanya bentuk dan jumlah yang dikorupsi,  ado sirih nak makan sepah, kendatipun tersedia yang baik, masih juga berkehendak yang buruk. Suatu kenyataan yang sudah dinikmati manusia-manusia millennial. Kondisi ini juga merefleksikan bahwa nafsu keserakahan mendorong orang untuk lebih patuh pada nafsu keserakahan pribadi dan keluarga daripada mentaati rambu-rambu atau regulasi yang telah disepakati. Asumsi ini berdasar pada argumentasi bahwa sistem tetap memiliki ketergantungan terhadap siapa yang mengatur atau menjadi penguasanya. Sebagaimana ungkapan man behind the gun, sistem sebaik apapun, tanpa ada mekanisme kontrol yang kuat dari masyarakat, tetap bisa diselewengkan oleh penguasa. Bahkan, sistem bisa diciptakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak  melibatkan para pejabat di pusat dan daerah termasuk Jambi. Hal ini, menimbulkan pertanyaan yang besar dalam diri penulis dan mungkin juga masyarakat tentang komitmen mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sebelum pejabat negara menduduki jabatannya, maka harus diambil sumpahnya terlebih dahulu, intinya dia sendiri bersumpah di depan banyak orang dan di bawah bimbingan rohaniwan (berdasarkan agama yang dianutnya). Sumpah jabatan adalah serangkaian kalimat yang secara resmi dibaca seorang pejabat publik yang akan mengemban jabatan tertentu. Misalnya Presiden, Menteri, anggota DPR, para Hakim, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS, dan lain-lain. Jika seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya tidak berkomitmen, tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya maka ia telah melanggar sumpahnya sendiri. Lalu apa gunanya ia bersumpah apabila ia sendiri korupsi, menerima suap, gratifikasi dan kejahatan-kejahatan lainnya? Ini berarti dia tidak menjalankan undang-undang selurus-lurusnya dan mengingkari sumpahnya yang telah diucapkan dengan kata “Demi Allah”. Sumpah adalah perkara komitmen moral. Moral dan akhlak seharusnya menjadi landasan utama bagi pejabat dalam mengemban tugas-tugasnya. Lalu kenapa sumpah itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap komitmen pejabat dalam melaksanakan tanggungjawabnya? Jawabannya ada pada diri pribadi pejabat bersangkutan. Tentunya pribadi pejabat yang bermasalah. Yaitu kepribadian serakah, yang meletakkan kepentingan individu, golongan, di atas kepentingan orang banyak. Komitmen moral para pejabat kian tergerus oleh kepentingan dan kenikmatan sesaat. Ini adalah cermin buruk serta rendahnya kadar moralitas pejabat. Di sinilah sebenarnya akar masalahnya. Krisis moral dari pejabat tidak akan pernah bisa mengantarkan terwujudnya cita-cita luhur bangsa dan negara. Hampir setiap hari kita disuguhkan berita mengenai terungkapnya sejumlah kasus kejahatan yang dilakukan para penyelenggara negara. Di tengah upaya pemberantasan kasus korupsi, masih ada saja pejabat yang berani melakukan tindakan yang menciderai dan melukai hati rakyat. Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap gara-gara mengemplang uang rakyat. Para anggota Dewan yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintahan, malah ikut-ikutan menggerogoti anggaran negara. Sumpah bagi mereka dimaknai hanya sebagai sebuah seremonial semata untuk memenuhi syarat administrasi saja. Lisannya memang bersumpah, tapi hatinya sama sekali tidak menyerap apa sesungguhnya makna yang terkandung dalam sumpah itu sendiri. Dalam seloko adat Jambi, “Janganlah telunjuk lurus, kelingking berkait”. Dalam keseharian kita  mengenal bermacam-macam sumpah. Sumpah Palapa misalnya yang dilakukan oleh Gadjah Mada hingga mampu menyatukan nusantara, Sumpah Pemuda yang mampu menyatukan seluruh pemuda dalam sebuah semangat nasionalisme, serta sumpah Moh Hatta yang tidak akan makan enak sebelum semua rakyat sejahtera. Sumpah juga merupakan komitmen tertinggi yang memiliki resiko dan konsekuensi tingkat tinggi. Termasuk juga sumpahnya para saksi dalam suatu persidangan. Pengingkaran terhadap suatu sumpah adalah pelanggaran moral yang amat serius. Sumpah memang tidak boleh dibuat main-main.

Konsep agama sendiri menjelaskan, sumpah jabatan bukan sekadar kontrak sosial antara pejabat dengan rakyatnya, tetapi lebih dari itu, ia merupakan ikatan perjanjian antara seorang pejabat dengan Tuhan. Ini yang seharusnya disadari dalam-dalam. Melanggar sumpah sama halnya ingkar dan bermuslihat kepada Dia Yang Maha Tinggi. Kalau kepada Tuhan saja mereka berani berbohong, apalagi kepada manusia. Menurut hemat penulis perlu lebih diterapkannya nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan negara agar para pejabat penyelenggara negara ini bisa bersikap Amanah, Sidiq, Fathonah, Tabliq, Inovatif dan Silaturahmi, sesuai dengan apa yang terkandung dalam Sila Pertama dari Pancasila dan terhindar dari terjangkit penyakit mendadak lupa untuk “menuntaskan” apa yang pernah mereka janjikan. Janji mensejahterakan rakyat. Karena sebaik apapun konsep good governance dan perundang-undangan dibuat tapi yang mengimplementasikannya adalah individu-individu yang jauh dari nilai-nilai Ketuhanan atau agama maka konsep dan perundang-undangan itu hanyalah sebagai macan kertas saja dan sumpahpun hanya (bukan) basa basi. (Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN STS JAMBI)