Senin, 19 Maret 2018 - 12:10:00 WIB
Revolusi Mental (Tanpa) Rasa Malu
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Ragam - Dibaca: 259 kali

Seperti halnya revolusi social, selalu dimulai dari kenyataan-kenyataan ketimpangan social yang dirasakan oleh orang banyak. Begitu juga halnya dengan revolusi mental, dimulai dari kenyataan rakusnya para pejabat dengan kasus korupsi dengan berbagai variannya yang tiada henti, pelanggaran hak asasi manusia, hukum yang tebang pilih dan lain-lain. Sikap mentalitas dan karakter bangsa Indonesia yang sekarang ini bisa menjadi penyakit kanker bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dalam contoh actual yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini yang disebut sebagai salah satu bangsa terkorup di dunia, untuk melakukan perubahan menjadi bangsa yang bersih dari korupsi maka diperlukan perubahan terhadap kerangka berfikir yang telah merasa nyaman melakukan korupsi. Ironisnya banyak pihak merasa perbuatan korupsi itu bukan merupakan kejahatan melainkan dianggap sebagai kebiasaan buruk yang terpelihara dengan baik. Sehingga benar adagium yang mengatakan keburukan yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap menjadi suatu kebiasaan baik, inilah yang disebut zona nyaman tanpa rasa malu.

            Revolusi mental menurut Presiden Joko Widodo, adalah warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah dan bergotong royong. Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera. Perubahan karakter bangsa yang menjadi akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme,etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir disetiap sendi bangsa (Kompas.com: Jokowi dan Arti Revolusi Mental). Secara sederhana mental pada intinya berkaitan dengan bathin atau watak manusia, sedangkan menurut ilmu kedokteran mental berupa perkembangan intelektual dan emosional. Banyak definisi mental menurut para ahli berdasarkan sudut pandang mereka melihat dan menyimpulkannya. Sehingga terlalu naïf jika kita melihat satu definisi tentang mental dalam satu definisi yang baku. Namun, jika dikaitkan dengan upaya merubah sikap seseorang dari sebelumnya pesimis dan optimis atau dari negative maupun positive maka ini berkaitan dengan cara berfikir atau kerangka berfikir (mindset) seseorang. Proses pergeseran mindset itu bukan merupakan tindakan mudah tetapi sangat penting dilakukan apabila ingin merubah sikap dan tindakan seseorang, karena perubahan terhadap mindset akan merubah sikap seseorang, sikap akan mempengaruhi ucapan dan tindakan seseorang dan tindakan akan menentukan apakah hasil tindakan seseorang itu  baik ataupun tidak baik.

             Revolusi mental memang tidak semudah mengatakannya, karena menyangkut manusia dengan kebiasaannya dan pola pikir serta perilakunya. Hal ini juga mempengaruhi perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara, berpolitik dan berpemerintahan dengan semakin maraknya perbuatan menyelewengkan hukum, korupsi, money politic, tanpa ada terlihatnya sikap rasa bersalah dan rasa malu. Minimnya budaya malu dalam politik di Indonesia, juga ditopang masyarakat Indonesia yang permisif terhadap politisi atau pejabat publik berkasus. contohnya, ada politisi atau pejabat publik yang berstatus tersangka, tetapi masih diterima masyarakat. Hal itu terlihat saat kunjungan kerja sang politisi atau pejabat publik. Tak ada penolakan dari masyarakat. Sementara politisi atau pejabat publik di Indonesia, lebih mengedepankan formalitas hukum ketimbang etika politik dan etika public. Jadi, di Indonesia yang dikedepankan para politisi atau pejabat publiknya jika tersangkut kasus hukum, ya, legal formalnya, bukan etika atau moral di hadapan publik. Makanya budaya malunya tidak ada. Sesungguhnya Ismail Saleh, Menteri Kehakiman di era Orde Baru, pernah mencoba mengimpor budaya malu ini dari negara-negara Asia Timur. Namun tidak ada kelanjutannya. Budaya malu di negeri yang berpredikat sebagai negara hukum ini kini semakin langka. Para pembuat, pelaksana, dan penegak hukum banyak terlibat kegiatan transaksional seperti tukar-menukar (barter) kepentingan, jual-beli pasal, bahkan mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan sendiri, keluarga, atau partai. Perilaku hukum seperti itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang dilansir Kompas.com (14/03/18), MenkoPolhukam,Wiranto, yang meminta KPK menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada serentak 2018, dari segi ketatanegaraan tindakan Wiranto tidak etis dan bisa berpotensi masuk kategori tindakan obstruction of justice  atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Padahal, pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi disebutkan, “Setiap orang dilarang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Lalu seperti yang diberitakan Tempo.CO (05/03/18), Mendagri Tjahjo Kumolo membuat nota kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan. Nota ini berpotensi melindungi pejabat yang diduga melakukan korupsi. Salah satu pasal dalam nota kesepahaman ini menyatakan, dimungkinkan "penghapusan" perkara korupsi bila uang terduga koruptor dikembalikan ke negara. Kesepakatan ini jelas merupakan sebuah kemunduran yang melemahkan perang terhadap korupsi. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pejabat yang memainkan anggaran dan menyalahgunakan wewenang, tanpa malu-malu. Itulah realitas konkret yang kita hadapi, yakni kehidupan bernegara hukum tanpa budaya malu.

          Sebagaimana kita ketahui bersama di beberapa negara seperti Jepang, budaya malu adalah bagian dari kode etik Samurai, yaitu Bushido. Beberapa contoh bisa menjadi bahan renungan. Perdana Menteri Jepang di era pendudukan Sekutu, Hitoshi Ashida, harus mengundurkan diri dari jabatannya karena skandal Showa Electric. PM Jepang Yukio Hatoyama juga harus mengundurkan diri karena gagal memenuhi janjinya menutup Pangkalan Marinir Amerika Serikat di Okinawa. Lalu contoh yang paling terakhir dari Negeri Sakura adalah mundurnya PM Naoto Kan karena publik mengganggap dia gagal dalam mengatasi bencana nuklir di Fukushima pada 2011. Menteri Keuangan Jepang Tadahiro Matsushita melakukan bunuh diri karena perselingkuhan. Kemudian di Korea, mantan Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun melakukan bunuh diri karena merasa sangat malu dengan investigasi skandal korupsi yang melibatkan keluarga dan kroninya. Sebelum Presiden Roh, beberapa kroni dan bekas anak buahnya sudah melakukan bunuh diri. Melihat contoh-contoh budaya malu yang masih dipegang oleh beberapa negara Asia Timur, membuat penulis membandingkan budaya malu yang ada di negara-negara tersebut dengan budaya malu bagi orang Melayu yang diungkapkan melalui peribahasa Daripada  hidup  menanggung malu,elok mati kena palu; Kalau aib sudah  menimpa,  hidup  di dunia  ini  tiada berguna.

Oleh Yulfi Alfikri Noer S.IP. M.AP                

  Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN. STS JAMBI