Senin, 26 Maret 2018 - 14:31:36 WIB
Warga Kumpeh Tolak Penerbitan HGU PT BBS
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Daerah - Dibaca: 222 kali

Mediajambi.com- - Belasan orang perwakilan dari Desa Sogo, Seponjen, dan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarojambi menggelar aksi penolakan terhadap proses penerbitan HGU di lahan konflik. Mereka membentang poster penolakan HGU PT. BBS di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Senin (26/3).

Antoni, perwakilan dari Desa Sogo mengatakan, bahwa mereka datang karena mengetahui ada pertemuan antara pemerintah dengan pihak PT. BBS di Kantor BPN Provinsi Jambi. Pertemuan itu membahas perencanaan pengecekan ke lapangan permohonan HGU PT. Bukit Bintang Sawit (BBS), yang wilayahnya berada di tiga desa tersebut. Sedangkan masyarakat tidak dilibatkan di dalam pertemuan.

"Maksud kedatangan kita ke sini adalah, menyampaikan bahwa di perusahaan itu masih ada masalah konflik dengan masyarakat. Jadi sesuai dengan peraturan, bahwa kalau ada konflik dengan masyarakat, izin perusahaan itu belum bisa diterbitkan," ujarnya.

Jadi dirinya mewakili masyarakat, meminta kepada perusahaan dan pemerintah, untuk segera menyelesaikan terlebih dulu konflik yang ada sekarang ini. Konflik antara masyarakat dengan PT. BBS. Konflik ini sudah ada sejak tahun 2007, pada tahun 2015 masyarakat sudah menyampaikan persoalan konflik ke pemerintah pusat, baik itu BPN, KLHK, maupun ke DPR.

"Kita juga sudah memberi kuasa kepada IMN untuk melakukan mediasi dengan perusahaan. Tetapi perusahaan menolak. Sudah tidak ada niat baik perusahaan ini untuk menyelesaikan masalah. Tadi hasil rapatnya bahwa Kakanwil BPN membatalkan hari ini turun ke lapangan," tegas Antoni.

Antoni berharap pemerintah selalu melibatkan masyarakat. Karena konflik ini sudah terlalu panjang dan belum selesai hingga sampai saat ini. Dirinya berharap pemerintah melibatkan masyarakat jika ada pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan persoalan masyarakat, sehingga tahu di mana akar persoalannya.

Najamuddin, Asisten I Pemerintah Kabupaten Muarojambi, usai keluar dari ruang rapat mengatakan, bahwa permasalahan antara PT. Bukit Bintang Sawit haru diselesaikan dulu. Jika tidak, Pemeritah Kabupaten Muarojambi tidak akan mengeluarkan HGU PT. BBS.

"Permasalahan antara masyarakat dengan PT. BBS ini harus clean and clear terlebih dahulu. Jadi kita akomodir semuanya, apa kepentingan masyarakat dan apa kepentingan perusahaan," jelasnya ketika diwawancara awak media, di depan loby Kantor BPN Provinsi Jambi.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya tetep akan turun nanti, untuk mengecek apakah lahan PT. BBS masuk kawasan gambut atau tidak. Belum tahu kapan jadwal akan turun, namun Najamuddin menyebutkan secepatnya sebelum bulan April 2018 ini.

Kemudian, tambahnya, sampai saat sekarang daftar nama-nama plasma yang menurut aturan Kementerian Pertanian bahwa setiap perusahaan yang mau membuka lahan itu 20 persen harus ada untuk plasma. Hal ini belum diketahui oleh Pemkab Muarojambi. Di mana lokasinya dan nama orangnya. 

"Kalau dia (PT. BBS) tidak menyanggupi dengan permintaan masyarakat, maka sampai kapan pun HGU tidak akan keluar," tambah Ardiasyah, Kabag Pem Pemkab Muarojambi, menegaskan.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tidak bisa dikonfirmasi. Salah satu staf yang bertugas di ruangannya mengatakan, bahwa hal tersebut adalah wewenang Kepala Bidang untuk menjelaskan, namun Kepala Bidang yang dimaksud sedang ada rapat di luar kantor.(yen)