Selasa, 17 April 2018 - 11:09:43 WIB
KPK Minta Seluruh Dewan Buat LHKPN
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Kota - Dibaca: 90 kali

Mediajambi.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali mendatangi DPRD Kota Jambi, Jum,at (13/4). Sebelumnya, KPK sudah mendatangi DPRD Kota Jambi pada Jumat (23/3) lalu. Kali ini, tim dari KPK RI meminta seluruh anggota DPRD Kota Jambi untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, hingga saat ini belum ada satupun dari 45 anggota DPRD Kota Jambi yang membuat LHKPN tersebut.

Disampaikan oleh Amalia Rosanti, spesialis  pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK RI bahwa hingga saat ini, belum ada satupun anggota DPRD kota Jambi yang melaporkan LHKPN. Untuk itu, kedatangannya dan tim meminta agar seluruh anggota KPK membuat LHKPN tersebut.

     “Untuk itu kita datang kesini untuk meminta seluruh anggota DPRD Kota Jambi membuat LHKPN. Sosialisasi ini kita lakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Kita mendorong anggota DPRD kota Jambi dapat melaporkan harta kekayaannya,”ujarnya.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD yang tidak membuat LHKPN. Baik pada saat nanti mereka mencalonkan diri kembali menjadi calon legislatif (Caleg) atau pada saat menjabat sebagai dewan saat ini. “Nah, sanksi dalam undang undang hanya menyebutkan administrasi saja. Sanksi secara detail diberikan dari instansi masing masing. Sanksi administrasi itu misalnya tunjangann ditahan, tidak dibayar atau dipotong,”ujarnya.

Sejauh ini, untuk seleksi calon kepala daerah harus mengikutsertakan LHKPN. Jika tidak, maka calon kepala daerah tersebut tidak akan lolos seleksi. “Sejauh ini hanya bagi calon kepala daerah saja. Sedangkan untuk dewan yang kembali menyalonkan diri sebagai caleg, hingga saat ini belum ada syarat. Kedepan akan dikembangkan bahwa syarat untuk pencalegan harus melaporkan LHKPN,”bebernya.

Dirinya menambahkan bahwa pihaknya juga sudah menjelaskan tata cara pelaporan LHKPN yang benar yakni melalui sistem elektronik. Ia juga menjelaskan bahwa LHKPN berbeda dengan laporan pajak tahunan yang dilaporkan kepada kementrian keuangan melalui kantor pelayanan pajak Pratama.

 “Secara ketentuan ini sudah berbeda, kalau Laporan Harta kekayaan dilaporkan langsung kepada KPK, tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yakni dengan melakukan pendaftaran serta pemeriksaan terhadap LHKPN,”jelasnya

Sementara itu, menurut M Nasir, ketua DPRD kota Jambi mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada satupun anggota DPRD Kota Jambi yang melaporkan LHKPN. “Belum ada yang buat. Makanya saat ini kita sedang belajar bagaimana cara mengisi LHKPN. Penyampaian laporan ini akan berakhir di bulan Oktober 2018,”bebernya.

Hingga saat inipun DPRD kota Jambi belum memberikan sanksi kepada anggota yang belum melaporkan LHKPN. Namun hal ini harus diikuti karena LHKPN diwajibkan oleh  kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kalau tidak lapor juga tidak masalah,  banyak juga anggota DPR RI sana yang tidak melaporkan LHKPN nya. Tapi Kita akui ini upaya bersih-bersih terhadap tindak pidana korupsi," ujarnya.

Sedangkan menurut Duriah Sunita, Sekwan DPRD Kota Jambi bahwa saat ini seluruh anggota DPRD Kota Jambi sedang proses memahami dan belajar bagaimana cara yang benar dalam melaporkan LHKPN. “Semua dalam proses mempersiapkan membuat LHKPN. Harus hati hati dan sesuai dengan peraturan yang ada. Apalagi ini sistemnyakan elektronik dan online,”bebernya. (Yen)