Senin, 22 Oktober 2018 - 10:56:53 WIB
DTPHP Provinsi Jambi Tak Punya Data Penggaduh
Diposting oleh : Ir Fitriani Ulinda
Kategori: Pertanian - Dibaca: 131 kali

Mediajambi.com - Dinas Tanaman Pangan Hortikulura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi tidak memiliki data jumlah peternakan penggaduh. Baik itu penggaduh sapi maupun kerbau yang tersebar di 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dengan alasan Kepala Bidang Peternakan selama beberapa tahun kosong.

Hal ini terungkap pada apel pagi yang dilakukan Sekda Provinsi Jambi HM Dianto di Kantor yang nota bene membawahi peternakan di kawasan Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Mayang Mangurai Kota Jambi, Senin (22/10/2018) pagi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikulura dan Peternakan Provinsi Jambi Ahmad Maushul mengaku tidak mengetahui berapa jumlah penggaduh yang ada di Provinsi Jambi dan masih ditelusuri. Hingga saat ini baru satu kabupaten yang bisa diketahu data secara detail. “Untuk mendata ini butuh waktu dan telah memerintah kabid peternakan yang baru dilantik untuk melakukan pendataan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak adanya data pasti ini disebabkan selama dua tahun Kabid Peternakan kosong dan inilah kendala yang dihadapi. Namun dia mengaku akan melakukan pendataan ulang secara bertahab sehingga memiliki jumlah data pasti. “Masalah ini akan didiskusikan dengan inpektorat Provinsi Jambi,” ucapnya.

Sekda Provinsi Jambi HM Dianto mengaku sengaja melakukan apel ke dinas ini karena ada kepentingan terhadap peningkatan kedisiplinan  ASN maupun asset pemerintah daerah yang dipercayakan kepada Dinas Tanaman pangan hortikultura dan peternakan Provinsi Jambi ini.

Menurutnya masalah asset terbanyak ternak pemerintah yang saat ini dititipkan kepada peternak sapi dan kerbau atau biasa disebut penggaduh. “Ternak ini dititip indukannya lalu, anaknya nanti dibagi ada untuk petani peternak dan dikembalikan kepada pemerintah. Jumlahnya tidak sedikit dan cukup banyak,” ujar Sekda namun tidak diketahui secara pasti.

Menurutnya, jika diurus dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap penilaian Opini WTP ke depan. Masalahnya masih tercatat sebagai asset pemerintah, jika diurus dengan baik maka akan dilakukan penyerahan ternak kepada penggaduh yang baru. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disektor peternakan.

“Saya berharap dengan sistem penggaduh ini ke depan Provinsi Jambi tidak ketergantungan dengan ternak yang berasal dari daerah lain. Selama ini kita bergantung dengan provinsi tetangga dalam memenuhi kebutuhan ternak seperti ke NTB, Lampung malahan ke NTT,” ujarnya.

Dengan kehadiran ini Sekda berharap ASN dan pejabat yang menaungi masalah ini dapat menjalankan sesuai tugas dan fungsinya dengan baik. Sehingga program Gubernur Jambi  “Jambi Tuntas 2021” dapat terwujud. Masalahnya sentuhan-sentuhan dari beberapa dinas inilah yang dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi. (mas)