KOTA

Gaji Tambah Tunjangan Anggota DPRD Kota Jambi Rp 40 Juta

Maas | Kamis, 29 Agustus 2019 - 10:14:03 WIB |

Media Jambi.com-  Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Jambi telah resmi diambil sumpah dan janji jabatan. Kini masyarakat menanti kinerja wakilnya di gedung rakyat tersebut. Anggaran besar juga sudah disiapakan dari APBD Kota Jambi untuk menunjang kerja anggota DPRD itu.

Dalam waktu dekat wakil rakyat periode 2019-2024 tersebut akan menerima gaji plus tunjangan, tepatnya pada 1 September mendatang. Meski baru dilantik 23 Agustus, dan baru mulai aktif ngantor pada 26 Agustus lalu.

Kabid Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi, Poppy Nurul Isnaini mengatakan, tahun 2019 ini APBD Kota Jambi dibebankan untuk membayar gaji dan tunjangan 45 anggota DPRD Rp22 Miliar.  “Kalau untuk Dewan baru ini, semuanya masih akan terima gaji dan tunjangan anggota. Sebab masih pimpinan sementara, belum depinitif,” kata Popy.

Untuk besaran gaji pokok anggota DPRD kata Popy, senilai Rp 1.575.000, Tunjangan Keluarga  Rp220.500, Tunjangan Jabatan Rp 2.283.750, Tunjangan Beras Rp 289.680, Uang Paket Rp 157.500, Tunjangan Banmus Rp 91.350, Tunjangan Komisi Rp 91.350, Tunjangan Banggar Rp 91.350, Tunjangan BK Rp 91.350, Tunjangan Badan Legislasi  Rp 91.350, Tunjangan Perumahan Rp 11.035.000, Tunjangan Komunikasi Intensif  Rp 14.700.000, Tunjangan Transportasi   Rp 11.200.000. Total Rp 41.918.180.

“Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan sebesar 15 persen, kecuali Dana Operasional dan BBM dewan yang memang tidak dikenakan pajak,” katanya.

Dia mengatakan bahwa untuk gaji anggota DPRD yang baru, akan dibayarkan per 1 September 2019. “Jumlahnya tidak berubah sama seperti dewan periode sebelumnya,” katanya.

Dikatakan Poppy, dasar pembayaran gaji dan tunjangan DPRD Kota Jambi tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dan Dana Operasional DPRD Kota Jambi Tahun 2019.

Pada Bab IV Ketentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, tunjangan Reses DPRD dan dana operasional pimpinan DPRD pada bagian kesatu kelompok kemampuan keuangan daerah pasal 9 dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penetapan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, Kota Jambi termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Pada bagian kedua tentang besaran perhitungan tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pasal 10 disebutkan bahwa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan sedangkan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses. Selanjutnya Dana Operasional (DO) ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali jumlah uang representasi ketua DPRD, sedangkan wakil ketua DPRD masing- masing diberikan paling banyak 4 (empat representasi wakil ketua DPRD).

“Pada 2020 nanti besaran tunjangan itu akan disesuaikan kondisi keuangan apakah masuk pada kategori rendah, sedang atau tinggi. Itu dengan melihat kondisi keuangan 2 tahun kebelakang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir saat ditemui diruangannya mengatakan, pihaknya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. “Kita masih akan bahas kedepan kita mau ngapain, sehingga nantinya kita akan punya Road map,” katanya.

Untuk fasilitas sebagai Ketua Sementara, menurutnya, sama dengan anggota. Hanya saja pada saat serah terima jabatan Ketua DPRD Kota Jambi Periode 2014-2019 langsung menyerahkan mobil dinasnya. “Jadi sementara itu, sedang disiapkan. Begitu juga untuk Wakil Ketua Sementara Bapak Sutiono,” katanya.

Dia menambahkan, akan berkomitmen untuk menjaga amanah dari konstituennya. “Kami sudah dipesan juga oleh partai. Sebagai partai pemenang pemilu maka kami harus menjaga amanah ini dengan baik. Kesempatan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Plt Sekwan DPRD Kota Jambi, Mukhlis bahwa untuk jabatan pimpinan sementara tidak ada fasilitas mobil dinas. “Tapi kalau mau pinjam, kami pinjamkan. Karena inikan sementara,” katanya.

Dikatakannya, untuk pimpinan definitif nantinya sudah dianggarkan untuk mobil dinas baru.

“Sudah dianggarkan di APBDP 2019 sebanyak 4 mobil. 1 untuk ketua, dan 3 untuk para wakil ketua. Mobil lama kembali kepada pemerintah, jenisnya yang 2500 cc dan 2200 cc,” katanya. (Yen)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)