KOTA

Memotret Wajah Pendidikan Provinsi Jambi Lewat NPD

Maas | Selasa, 14 Mei 2019 - 08:30:47 WIB |

Mediajambi.com - Guna mencari solusi permasalah pendidikan di daerah dan mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sınkronısası Kebijakan (PASKA) melaksanakan Diskusı Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema Mencari Solusi Permasalahan Pendıdıkan Melalui Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Provinsi Jambi pada tanggal 13-15 Mei 2019 yang dilaksakan di Hotel Swiss-Belhotel Jambi.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, Dr Arie Budhiman mengajak berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti DPRD, Bappeda, Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta perguruan tinggi, LSM serta media cetak dan elektronik untuk mendiskusikan permasalahan pendidikan di Provinsı Jambi.

Menurutnya DKT berisı diskusi tentang analisis data dan tren pendidikan darı NPD tahun 2017 dan 2018. Tak hanya sampai disitu dalam forum ini juga dihasilkan usulan rekomendasi solusi permasalahan pendidikan yang ditujukan baik, untuk pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.  NPD sendiri adalah platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Banvak daerah dengan APBD pendidikan yang besar akan tetapi kualitasnya tidak meningkat. Hal tersehut disebabkan oleh quality spending yang jelek dikarenakan daerah belum bisa menentukan prioritas belanja,” ujar Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, Arie Budhiman.

Dia berharap pemerintah daerah menganggarkan belanjanya berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan (common ).  “Dengan quality spending yang bagus akan menghasilkan  anggaran  pendidikam yang bagus juga,” ucapnya.

Dikatakannya salah satu upaya Kemendikbud dalam meningkatkan kinerja untuk perbaikan mutu pendidikan adalah dengan NPD. Dengan adanya NPD menurut Arie, dapat mendorong pemerintah pusat dan setiap pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dalam APBN dan APBD murni .

Selain itu, kebijakan zonası pendidikan bertujuan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga ke depannya, sekolah berstandar nasional tidak perlu diberikan treatment lagi, karena treatment yang diberikan akan lebih mengutamakan sekolah-sekolah dengan mutu yang kurang baik. “Tidak hanya itu,  kepala sekolah dan orang tua akan diajak ikut berperan serta dalam pendıdikan, karena tidak mungkin urusan mengenai pendıdikan diserahkan seluruhnya ke pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat,” jelasnya.

Untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, DKT ini dilakukan berbagaı paparan dari pemangku pendidikan pusat dan daerah, serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud di Provinsi Jambi meliputi LPMP BP PAUD dan Dikmas, Kantor Bahasa, dan BPCB Jambi.

Kepala PASkA Hendarman menyatakan saat ini baru 7,4 % SD 11,7 % SMP dan 18.2 % SMA di Provinsi Jambi yang memenuhi standar nasional. Standar nasional tersebut dihitung secara komposit darı gabungan indikator nasional yaitu skor akreditasi sekolah, nilai UN, skor Peta Mutu Pendidikan (PMP), dan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

Dikatakannya kegiatan Diskusi NPD diadakan sebagai momentum bersama untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mencari solusi dan berbagı praktik baik atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi Jambi. Hendarman juga berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartısipasi dalam pembangunan pendidikan darn mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Jambı ke arah yang lebih baik.

Hendarman menambahkan NPD merupakan terobosan yang dilakukan kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang  fungsi dan urusan pendidikan, satuan pendidikan, kualifikası guru, keadaan partisipası mumi (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekoiah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil UN dan IIUN, akreditası data budaya dan bahata daerah. Data-data yang ditampilkan bersumber darı Kemendagri, BPS BAN SM, BAN PAUD dan PNF dan data intenal Kemendikbud. NPD selain dibuat dalam versi cetak  aplikasinva yang dapat dibuka melalui http:// npd.kemdikbud.go.id. “Dalam orang bisa mengunduh NPD versi cetak dan juga dapat melihat antar daerah baik dalam satu provinsi maupun lintas provinsi,” ujarnya.

Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsı Jambı Pada tahun 2018 terdapat 11,8 % SD 22,6 % SMP . I 1,2% SMA , dan 31 % SMK di Provinsi Jambi belum, terakreditasi hal tersebut menurun dibandıngkan dengan data tahun 2017. Untuk capaian nila Ujian Nasional (UN). Rerata nilai UN di Provinsi Jambi tahun 2018 terlihat masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di semua satuan pendidikan formal dan non formal. Terkait dengan siswa, pada tahun 2018 masih terdapat siswa putus sekolah dengan rincian 1.037 siswa SD, 641 siswa SMP 422 siswa SMA, dan 545 siswa SMK.

Adanya NPD diharapkan dapat meningkatkan partısipası masyarakat sehingga dapat berkolaborası untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun Provinsi Jambi. Dengan adanya NPD seluruh lapisan masyarakat bisa ikut memantau anggaran dan capaian pendidikan melalui aplikası NPD pada laman http://npd.kemdikbud.go.id.(mas)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)