KOTA

Terdampak Pelebaran Jalan, Warga Seberang Minta Keadilan ke Pemkot Jambi

Maas | Rabu, 24 Juli 2019 - 13:26:55 WIB |

Mediajambi.com-  Menyusul banyaknya protes dari warga yang terkena dampak pembangunan jalan Seberang, Komisi III DPRD Kota Jambi, menggelar rapat dengar pendapat, yang dihadiri masyarakat Seberang, Dinas PUPR, camat dan lurah. Rapat tersebut digelar di ruang Rapat A, DPRD kota Jambi Selasa (23/7/2019).

Pada rapat tersebut warga menuntut agar proses ganti rugi dilakukan secara adil, sehingga tidak ada warga yang dirugikan.

Abdul, Warga Tanjung Johor, mengatakan bahwa tanamannya yang berada di depan rumah sudah digusur. Namun tidak ada ganti rugi. Selain itu juga saat ini proses pembangunan Tengah berjalan dan banyak debu.

Warga kami banyak yang batuk karena Debu. Jadi kami minta ini disiram minimal 2 kali dalam sehari," katanya.

M Yusup, Warga RT 01, Kelurahan Jelmu, minta kepastian terkait pelebaran jalantersebut. Pasalnya informasi yang ia dapatkan masih simpang siur, dimana awalnya akan dilebarkan 4,5 meter namun beberapa hari kemudian dikatakan 5 meter.

"Ini harus pasti dulu. Karena rumah kami merupakan rumah tua. Ibarat kata jika terkena pelebaran ini kalau kata orang Jambi itu serambi dalam dan serambi luar habis," ujarnya.

Pemerintah ini seperti main-main karena awalnya akan di ganti rugi Rp16 juta. Namun setelah kami komplain naik jadi Rp 50 juta. Namun belakangan tinggal Rp20 juta. Kami sebenarnya masyarakat mendukung asalkan ganti ruginya layak," katanya.

Camat Danau Teluk, Sunarya mengatakan untuk rumah yang terkena dampak pembangunan di wilayah Danau Teluk ada sekitar 43 KK.

Camat Pelayangan, mengatakan bahwa untuk masalah pembebasan lahan yang masih bermasalah, pihaknya sudah menyampaikan ke dinas PUPR.

"Yang tidak sesuai dengan ganti rugi dan dikomplain oleh masyarakat itu sekitar 15 rumah.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi, Agus mengatakan sebelum melakukan pembangunan tersebut pihaknya sudah mengumpulkan ketua RT dan sudah melakukan sosialisasi bahkan pihaknya juga sudah melakukan penyisiran dari rumah ke rumah yang terkena dampak.

Agus mengatakan proses pembayaran bagi warga yang tidak sesuai sudah dilakukan penundaan.

Kami akan bayarkan di anggaran perubahan ini. Kami usulkan lagi Rp 3 miliar untuk ganti rugi ini. Karena perkiraan masih ada 100 KK lagi yang belum," katanya.

Sementara mengenai debu yang dikeluhkan oleh warga, pihaknya akan memerintahkan kepada rekanan untuk melakukan penyiraman sesuai dengan keinginan warga.

"Karena sekarang masih dalam proses penimbunan. Jadi kalau terlalu banyak disiram, maka tanahnya juga akan becek. Tapi kami akan carikan solusi sesuai dengan keinginan warga supaya debu juga tidak terlalu banyak," katanya.

Menanggapi hal ini anggota DPRD Kota Jambi Abdus Samad mengatakan pihaknya meminta agar pihak Kecamatan mengumpulkan data warga yang belum menerima ganti rugi yang layak.

"Jadi kalau datanya sudah jelas, maka di APBD P ini kita bisa minta tambah dan kita anggarkan. Agar selesai proses ganti rugi ini tahun ini juga, tanpa harus menunggu tahun depan," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD kota Jambi Junedi Singarimbun mengatakan pihaknya meminta kepada Dinas PUPR untuk melakukan penghitungan ulang. Selain itu juga pihaknya meminta laporan hasil dari perhitungan ulang tersebut.

"Kami minta nanti untuk melapor kepada kita, ada berapa rumah yang belum dibayarkan dengan layak. Sehingga setelah dihitung ulang tersebut kalau anggarannya tidak cukup, maka di anggaran perubahan ini kita alokasikan," pungkasnya.(Yen)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)