- Warga Digemparkan Temukan Mayat Sejoli di Dalam Mobil Terparkir di Tempat Perbelanjaan Trona Ekspres
- Pastikan Seleksi PPPK Berjalan Lancar, Wawako Diza Pantau Langsung dan Apresiasi Peserta
- Dandim Pungky Beri Pembekalan dan Motivasi untuk Satgas Yonif 142/KJ Jelang Tugas di Papua
- Pungli Menggurita di Kota Jambi, Djokas Siburian Anggota DPRD kota Jambi Akan Tempuh Jalur Hukum: Saya Siap Buat Laporan Resmi
- Danrem 042/Gapu Hadiri Pelantikan Ketua dan Pengurus PPAD Provinsi Jambi Masa Bakti 2025 –2029
- Diskominfo Kota Jambi Perkuat Transformasi Digital Lewat Forum KomDigi APEKSI 2025
- Diam-Diam Eks Lokalisasi Payo Sigadung Masih Beroperasi, 17 PSK Terjaring Razia Pekat saat Nunggu Tamu
- Walikota Jambi Hadiri Munas APEKSI VII di Surabaya, Perkuat Sinergi Antar Pemerintah Kota Photo Author
- Tujuh Belas Orang Perempuan Diamankan Saat Ops Pekat 2025 di Payo Sigadung (Pucuk)
- Kapolda Jambi Bersama Ketua Bhayangkari Melakukan Kunker Ke Polres Tanjabbarat
Buka Rakorda PABPDSI, Gubernur Al Haris Perjuangkan Insentif BPD

Keterangan Gambar : Buka Rakorda PABPDSI, Gubernur Al Haris Perjuangkan Insentif BPD
Mediajambi.com - Gubernur Al Haris akan memperjuangkan
insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Hal ini dikemukakannya pada Peringatan Hari Jadi Ke-II PABPDSI Kabupaten
Sarolangun dan Rapat Koordinasi Daerah PABPDSI Kabupaten Sarolangun, bertempat
di Aula Bappeda Kabupaten Sarolangun, Selasa (09/01/2024).
"Kita sudah paham semua yang mereka keluhkan (BPD) yang
mereka keluhkan yaitu penghasilan dan kendaraan. Pada tahun ini Pemerintah
Sarolangun melalui Bupati Sarolangun menambah insentif mereka. Sedangkan
kondisi keuangan daerah harus kita akui bahwa APBD semua daerah minim
dikarenakan pada tahun ini dipakai untuk dana pemilu yang jumlahnya sangat
besar," kata Gubernur Al Haris dalam sesi wawancara.
“Sementara itu Kami juga berupaya melalui Asosiasi
Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) menyurati kementerian keuangan, kemendes
dan kementerian dalam negeri mengenai standar gaji BPD ini, sehingga ada
regulasi dan standart yang jelas. Jadi ini kita upayakan insentif anggota BPD
naik,” lanjut Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, Dalam melaksanakan perencanaan
desa, tidak hanya peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), juga
memiliki peran penting yang strategis, yakni sebagai lembaga yang melakukan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa.
Selanjutnya Gubernur Al Haris juga mengungkapkan, Pemerintah
Provinsi Jambi berupaya untuk terus hadir dan memberikan perhatian yang serius
dalam percepatan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan Keuangan Desa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar
Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) per desa, dengan jumlah 1.414 Desa,
sehingga total Bantuan Keuangan Desa pada tahun 2023 di Provinsi Jambi sebesar
Rp.141.400,000,000,- (seratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).
Bantuan kendaraan bermotor penunjang operasional kepala desa lingkup Provinsi
Jambi. Akses Internet 285 Desa Blank Spot, pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak
205 desa, dan target 80 desa di Tahun 2024. Pelatihan Life Skill sebanyak 656
masyarakat desa sampai dengan tahun 2023. Serta realisasi program Jambi Agamis,
yakni Satu Desa Satu Hafidz Qur'an yang sudah teralisasi sebanyak 937 orang
hingga tahun 2023.
"Semua itu merupakan wujud keseriusan dan komitmen kami
dalam percepatan dan pemerataan pembangunan demi kemajuan pembangunan daerah,
peningkatan perekonomian masyarakat, serta peningkatan kualitas masyarakat desa
yang unggul dan berdaya saing," sebut Gubernur Al Haris.
Kemudian orang nomor satu di Provinsi Jambi ini berpesan
kepada anggota BPD untuk menjaga kondusifitas di daerah masing-masing dalam
Pemilu 2024 yang akan datang.
"BPD dengan pemerintahan desa jalin kerjasama yang
baik, ciptakan hubungan yang kondusif di desanya masing-masing terutama dalam
Pemilu 2024 ini, pasti banyak beda pandangan, beda pilihan tapi ingat kita
masih dalam satu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, artinya kita
bersama-sama bersatu padu meski beda pilihan, jaga daerah dengan baik,” pesan
Gubernur Al Haris.
Sebelumnya, Pejabat Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri
menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PABPDSI Kabupaten Sarolangun, yang
telah bersinergi dan berkolaborasi, baik dengan pemerintah maupun pihak
terkait, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat desa, sehingga akan berkorelasi pada peningkatan
kualitas penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan
masyarakat desa. (mas)