- Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Sampaikan Keluhan Daerah Terkait Penurunan TKD
- Wabup Katamso Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan TPST di Merlung
- Bupati Anwar Sadat Pimpin Rapat Penyusunan RAPBD 2026
- Perkuat Ketahanan Keuangan di Tengah Disrupsi Teknologi dan Pergeseran Lanskap Global
- Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK
- Gubernur Al Haris Kukuhkan 278 Siswa Baru Angkatan XXXII SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayoeti
- Gubernur Al Haris: Lomba Cerdas Cermat Sarana Edukasi Pembentukan Karakter Generasi Penerus
- Doa Bersama di Masjid At-Taqwa Warnai Peringatan HUT ke - 80 TNI di Korem 042/Gapu
- Wabup Katamso Hadiri Peringatan PRB di Mojokerto
- Wawako Diza Tekankan Pentingnya Peran Baznas : Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Penguatan Kesejahteraan Masyarakat
BWSS VI: Kota Jambi Butuh Kolam Retensi 9 Hektar untuk Atasi Banjir

Keterangan Gambar : BWSS VI: Kota Jambi Butuh Kolam Retensi 9 Hektar untuk Atasi Banjir
Mediajambi.com - Penanganan Banjir di Kota Jambi Butuh
Perhatian Serius dan Kolaborasi Semua Pihak.
Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah musiman, tetapi
telah menjadi isu lingkungan yang membutuhkan penanganan lebih serius dari
semua pihak terkait.
Solusi untuk mengatasi banjir di Kota Jambi melibatkan
berbagai langkah, baik teknis maupun kebijakan, yang harus dijalankan secara
terpadu.
Kepala Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) PJSA Balai Wilayah
Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi, Hariyo Priyambodo, mengungkapkan bahwa
upaya penanggulangan banjir harus melibatkan beberapa hal krusial.
Menurutnya, selain pembenahan sungai yang ada di dalam Kota
Jambi, pengelolaan air juga memerlukan tambahan fasilitas berupa kolam retensi
untuk menampung air hujan dan mengatur aliran air yang masuk ke pintu air.
"Selain pembenahan sungai, Kota Jambi juga membutuhkan
kolam retensi untuk mengurangi volume air yang masuk ke kota. Salah satunya
kami sudah merancang pembangunan kolam retensi yang terletak di kawasan Griya
Lingga Permai, tepatnya di sekitar Keyo Kost. Lahan yang diperlukan untuk kolam
retensi ini mencapai 9 hektar, namun hanya sekitar 1,5 hektar yang saat ini
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Sisa lahan lainnya dimiliki oleh
masyarakat, sehingga pembebasan lahan juga menjadi tantangan yang harus
diselesaikan," ujar Hariyo.
Desain yang diajukan oleh BWSS VI Jambi mencakup dua lokasi
kolam retensi utama. Selain di kawasan Griya Lingga Permai, lokasi lainnya
adalah kawasan Jembatan Makalam, yang sudah memiliki kolam retensi alam.
Menurut Hariyo, dengan adanya dua titik kolam retensi ini,
masalah banjir di Kota Jambi bisa diatasi, dengan catatan bahwa pelebaran
sungai Asam juga harus diselesaikan terlebih dahulu.
Namun, penanganan banjir tidak hanya sebatas pembangunan
fisik.
Hariyo juga mengingatkan pentingnya sosialisasi mengenai
Peraturan Daerah (Perda) terkait sempadan sungai dan pengelolaan sampah.
Masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya menjaga
kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.
"Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di
sungai, menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya aliran air, yang
akhirnya memicu banjir," katanya.
Selain itu, pengawasan terhadap izin pembangunan di
sepanjang kawasan sungai juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Pembangunan
yang tidak sesuai dengan aturan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai
dan memperburuk situasi banjir.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa
setiap izin pembangunan yang dikeluarkan di kawasan sungai tidak mengganggu
kelancaran aliran air dan tidak merusak lingkungan.
Hariyo Priyambodo mengatakan, Pemerintah Kota Jambi juga ada
mengusulkan penambahan kolam retensi untuk memperkuat upaya penanggulangan
banjir.
"Usulan tersebut masih dalam tahap pengusulan ke
pemerintah pusat. Jika disetujui, kami berharap kolam retensi tambahan ini
dapat membantu mengurangi dampak banjir. Namun, perlu diingat bahwa desain kami
yang mencakup dua titik kolam retensi sudah cukup untuk mengatasi banjir di
Kota Jambi, asalkan saluran air dan sungai sudah aman," tambah Hariyo.
Meski berbagai upaya dan desain sudah disiapkan, faktanya,
menurut Hariyo, tidak ada yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Proses perencanaan dan pembebasan lahan menjadi kendala
utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas sungai Asam juga
menjadi prioritas agar aliran air dapat mengalir dengan lancar tanpa meluap ke
pemukiman. *