Medajambi.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Abu Bakar, turut ambil bagian dalam Forum Nasional Komunikasi dan Digital (KomDigi), Indonesia-Korea Smart City Forum, Business Matching, Coaching Clinic, serta Expo KomDigi yang menjadi rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 di Grand City Convex, Surabaya, 7-10 Mei 2025.

Acara bergengsi ini digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah kota dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan dan smart city.

Kehadiran Kadis Kominfo Kota Jambi bersama pejabat pendamping menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung transformasi digital dan inovasi pelayanan publik.

Forum KomDigi yang mengusung tema "The Future Is Us" (Bersama Kita Bentuk Masa Depan Digital di Indonesia) rencananya akan dihadiri langsung Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, dan dibuka oleh Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Forum ini bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital di daerah, termasuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan keamanan siber, dan pengembangan smart city.

Acara ini juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Rangkaian kegiatan Forum KomDigi yang diikuti oleh Kepala Diskominfo kota se-Indonesia yang tergabung dalam APEKSI ini menghadirkan dua sesi diskusi panel.

Panel pertama membahas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tata kelola digital oleh Dita Aisyah (Tenaga Ahli Menteri BUMN dan Co-Founder BINAR), solusi keamanan siber oleh INTI, Google Cloud Indonesia, dan GIK, serta isu Government Cyber Security oleh Fortinet.

Panel kedua mengangkat kolaborasi sektor swasta dan inovasi digital oleh Gensly dari Kemendagri, solusi TIK dan smart city dari NEC Indonesia, Amazon Web Services (AWS) Indonesia, serta ICS Compute.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Forum seperti ini sangat penting untuk memperluas wawasan dan membangun kolaborasi strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan responsif. Kota Jambi berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif,” ujarnya didampingi Kabid TIKS Diskominfo Kota Jambi Fernada Tawaffal, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, Abu Bakar menambahkan bahwa tantangan era digital tidak hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan regulasi yang adaptif.

Partisipasi ini menjadi momentum penting bagi Kota Jambi untuk memperluas jaringan kolaborasi dan memperkuat ekosistem digital yang selaras dengan visi Kota Jambi Bahagia terutama dalam mempercepat implementasi smart city dan peningkatan kualitas layanan publik. *

Pungli Menggurita di Kota Jambi, Djokas Siburian Anggota DPRD kota Jambi Akan Tempuh Jalur Hukum: “ Saya Siap Buat Laporan Resmi”

Mediajambi.com- Di tengah gencarnya promosi “wajah baru” Kota Jambi, ada kenyataan pahit yang terus hidup: pungutan liar. Diam-diam, praktik ini menjelma jadi sistem gelap yang nyaris dibiarkan tumbuh subur.

Warga Kota Jambi mengeluh. Bertahun-tahun mereka dipaksa berdamai dengan kutipan-kutipan liar: uang parkir, uang kebersihan, uang keamanan. Semua ditarik tanpa kejelasan legalitas. Uang dipungut, tapi tak jelas ke mana alirannya. Yang ironis, semua itu terjadi saat pemerintah sibuk memamerkan keberhasilan transformasi digital.

Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, berbicara lantang menanggapi problema pungli itu.

“Kami sudah concern sejak awal dilantik. Ini bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga mencederai kenyamanan warga dan merugikan citra Pemkot Jambi,” ujarnya.

Djokas mengaku pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk menertibkan pungli. Tapi, responsnya nihil.

“Kami minta data sumber dan objek pajak serta retribusi resmi. Sampai sekarang tidak pernah direspons BPPRD,” tegasnya.

Padahal, digitalisasi disebut-sebut sebagai solusi untuk menutup celah pungli. Tapi menurut Djokas, implementasinya nyaris nol.

“Harusnya tidak ada lagi uang cash di lapangan. Semua harus sistem, semua non-tunai. Tapi faktanya, praktek lama masih dibiarkan,” katanya.

Dalam kritik tajam, ia menyitir pepatah klasik: ikan busuk dimulai dari kepala. Sebuah sindiran langsung ke pucuk pimpinan di Balai Kota. “Ini bukan soal teknis semata. Ini krisis moralitas birokrasi,” ucapnya.

Meski kecewa, Djokas menyambut positif keterlibatan aparat penegak hukum. Ia berharap penanganan tak hanya berhenti di tataran wacana.

“Saya pribadi siap membuat laporan resmi ke polisi kalau perlu,” katanya dengan tegas.

Kepada Walikota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, Djokas menyerukan langkah konkret. “Tutup semua celah pungli. Terapkan digitalisasi total. Jangan ada lagi uang tunai. Semua by sistem dan aplikasi,” katanya lantang.(*)