Mediajambi.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retreat Nasional para Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Kabupaten/Kota serta para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 dan dihadiri ratusan pejabat daerah dari berbagai penjuru Tanah Air. Rakor/Retreat para Sekda ini diselenggarakan langsung oleh IPDN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Saat dikonfirmasi Sekda Sudirman menyampaikan bahwa arahan dari pusat tentang anggaran dan prioritas program nasional adalah cukup banyak alokasi anggaran dan prioritas program nasional atau pusat yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah. “Oleh karena itu perlu dibangun sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) dengan Pemerintah Daerah di tahun 2026 dan sepenuhnya pemerintah daerah Provinsi Jambi mendukung sepenuhnya visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda Sudirman, Kamis (30/10/2025).

Sekda Sudirman juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh Program strategis nasional termasuk upaya daerah melakukan efisiensi anggaran. “Strategi Penggunaan Anggaran di Provinsi Jambi yang prioritas adalah pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi sebagai kebutuhan primer. Masih banyak pembangunan infrastuktur yang menjadi kewenangan provinsi yang berada di kabupaten/kota yang belum mampu tertangani dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya Sekda Sudirman forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran krusial sekretaris daerah (Sekda) dalam keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin pelayanan publik yang optimal.  Tito menyebut Sekda sebagai jantung pemerintahan daerah (pemda) yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi.

Tito juga menyampaikan bahwa Rakor tersebut diikuti oleh para Sekda dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh daerah di Indonesia. Tito menyebut kegiatan ini menjadi forum evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sinkronisasi arah kebijakan pembangunan ke depan. “Tak hanya itu, forum ini juga menjadi kesempatan bagi para Sekda untuk memperkuat tata kelola anggaran secara lebih efektif, termasuk dalam mendorong efisiensi anggaran,” kata Tito.

Tito menambahkan, melalui berbagai sesi diskusi dan pertemuan dengan kementerian serta lembaga terkait, para Sekda memperoleh banyak arahan strategis yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan pembangunan daerah tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2026. “Dalam Rakor ini dijelaskan bahwa beberapa sektor akan menjadi fokus utama pembangunan nasional ke depan, antara lain sektor pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, serta efisiensi tata kelola pemerintahan yang harus diselaraskan bersama pemerintah daerah,” tambahnya.

Rakor ini juga menjadi wadah strategis bagi para Sekda untuk bertukar pengalaman dan berbagi inovasi kebijakan daerah, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan, keuangan daerah, dan reformasi birokrasi. Selain sesi pleno, kegiatan juga diisi dengan diskusi panel, sharing session, serta kegiatan retreat untuk memperkuat solidaritas antarpejabat daerah. Melalui forum nasional ini, diharapkan muncul gagasan-gagasan baru yang dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah, mempercepat pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Adapun narasumber dalam Rapat Koordinasi ini berasal dari 21 Kementerian/LPNK, antara lain: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Keuangan; Kementerian Sekretaris Negara; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; Kementerian Pekerjaan Umum; Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara); Badan Gizi Nasional; Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (BAPPISUS); Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Kantor Staf Presiden Republik Indonesia; dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). (mas)