- Bupati Safari Subuh di Masjid Al Anwar Sriwijaya Tungkal Ilir
- Wabup Tanjab Barat Ikuti Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi tahun 2025
- Kemeriahan Lomba Balap Becak Hias disaksikan Bupati
- Bupati Resmikan Jaringan Irigasi Air Tanah di Desa Parit Bilal
- Like It – Mengajak Peserta Pramuka Untuk Mandiri Secara Finansial – Menuju Indonesia Emas
- PN Jambi Menolak Gugatan Terhadap SDN 45 dan Balai Nikah Kua Pasar
- Zona Merah Hambat Investasi Perumahan di Kota Jambi, 5.500 Bidang Tanah Warga Terdampak
- Walikota Jambi Jadi Pembicara di Forum ASEAN, Paparkan Festival Tumpah Ruah dan Kampung Bahagia
- Danrem 042/Gapu : Sinergi dan Soliditas kunci stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan daerah
- Polda Jambi Launching Gerakan Pangan Murah
Komisi I DPRD Provinsi Jambi Stuba ke DKI Jakarta terkait Mekanisme Pembentukan Ranperda

Keterangan Gambar : Komisi I DPRD Provinsi Jambi Stuba ke DKI Jakarta terkait Mekanisme Pembentukan Ranperda
Mediajambi.com- Komisi I DPRD Provinsi Jambi melaksanakan studi banding ke DPRD dan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta terkait regulasi dan mekanisme pembentukan Ranperda inisiatif legislatif dan eksekutif, Senin (5/9).
Pada kesempatan ini, hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara bersama dengan rombongan lainnya. Rombongan diterima Kasubbag Produk Hukum DPRD DKI Jakarta, Endang Suwardi.
"Ini adalah kunjungan kita dan banyak hal yang kita dapat masukan terkait mekanisme pembentukan peraturan daerah terutama inisiatif dari DPRD," kata Ketua Komisi I DPRD Jambi, Hapis Hasbiallah.
- Ketua DPRD Minta Pemprov Jambi Ingatkan Rekanan Jaga Kualitas Pekerjaan0
- Ketua Komisi IV Dorong RSUD Raden Mattaher Berbenah Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat0
- Kemas Alfarabi : Tantangan Industri 4.0 dan Society 5.0 Era Disrupsi Teknologi 0
- Danrem 042/Gapu Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila0
- Ketua DPRD Edi Purwanto Lakukan Pertemuan dengan Kajati Jambi0
Hapis juga mengatakan, bahwa studi banding juga akan menjadi masukan dan pandangan tersendiri di DPRD Provinsi Jambi. Apalagi saat ini tengah dilakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan peraturan daerah.
"Ini akan mempermudah kita dalam pembahasan Ranperda yang tengah kita bahas yakni penyelenggaraan administrasi kependudukan," katanya menambahkan.(*)