- Gubernur Al Haris Kukuhkan 278 Siswa Baru Angkatan XXXII SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayoeti
- Gubernur Al Haris: Lomba Cerdas Cermat Sarana Edukasi Pembentukan Karakter Generasi Penerus
- Doa Bersama di Masjid At-Taqwa Warnai Peringatan HUT ke - 80 TNI di Korem 042/Gapu
- Wabup Katamso Hadiri Peringatan PRB di Mojokerto
- Wawako Diza Tekankan Pentingnya Peran Baznas : Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Penguatan Kesejahteraan Masyarakat
- Komitmen Turunkan Angka Pengangguran Terbuka, Walikota Jambi Sambangi Ditjen Binalavotas Kemnaker
- Sebanyak 15 Petarung Jambi Siap Berlaga di PON Kudus Jawa Tengah
- 80 Atlit Jambi dari 8 Cabor Siap Persembahan Medali di PON Kudus Jawa Tengah
- Gubernur Al Haris Terima Kunker Panja Migas Komisi XII DPR RI
- Sekda Sudirman: ASN Jambi Siap Berprestasi dan Melayani
Makin Banyak, DPRD Kota Jambi Minta Pemkot Tertibkan Gelandangan dan Pengemis

Keterangan Gambar : Makin Banyak, DPRD Kota Jambi Minta Pemkot Tertibkan Gelandangan dan Pengemis
Mediajambi.com- Momen bulan suci Ramadhan dimana banyak
orang yang bersedekah dimanfaatkan gelandangan dan pengemis (Gepeng), Rabu
(14/2)
Disejumlah sudut Kota Jambi begitu mudah ditemui Gepeng yang
mengharapkan sedekah dari warga.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota
Jambi, Zayadi, mengatakan kondisi ini sulit dihindari.
Menurutnya, kebiasaan memberi sedekah dari masyarakat Kota
Jambi yang mampu menjadi daya tarik bagi mereka yang meminta-minta.
“Kondisi ini merupakan fenomena rutin yang terlihat setiap
tahun, terutama di daerah-daerah tertentu seperti kecamatan pasar dan kawasan
Sipin,” ujarnya.
Meskipun demikian, Zayadi menekankan perlunya tindakan untuk
menertibkan agar kehadiran gelandangan dan pengemis tidak mengganggu aktivitas
masyarakat lain. “Pemkot Jambi harus mengambil langkah dalam mengatur hal ini,”
katanya.
Selain itu, Zayadi juga menyuarakan keprihatinan terhadap
kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan
pribadi.
Jika hal tersebut terjadi, ia mendukung langkah tegas dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengatasi masalah tersebut.(*)