Mediajambi.com - Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi menyodoti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target pada 2023.

"Hanya terealisasi sebesar 82,88 persen dari target, seharusnya tidak ada target yang tidak tercapai," kata Frans Sugama saat membacakan pandangan Umum Fraksi PDIP pada paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Baca Lainnya :

Ia mengatakan perlu dibentuk tim monitoring PAD, agar tidak terjadi bias pada penerimaan PAD dimasa mendatang.

"Sehingga semua komponen pajak dan retribusi bisa meningkat," jelasnya.

Sementara itu, Fraksi PKS menilai jika postur APBD Kota Jambi saat ini masih ketergantungan dengan komponen pajak daerah.

"Pajak daerah ini punya potensi yang masih cukup besar, kita berharap pemerintah terus menggali sumber-sumber pajak dan retribusi ini. Akan tetapi pesan kami upaya peningkatan pajak dan Retribusi ini jangan sampai menambah beban kepada masyarakat dan tidak boleh membebani pelaku UMKM apalagi membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah," jelasnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa (11/6), Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, dan dihadiri oleh para anggota dewan serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Purwaningsih menjelaskan mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.

"Secara nominal, terjadi peningkatan realisasi PAD dari tahun sebelumnya, yaitu dari 437,025 miliar rupiah menjadi 448,46 miliar rupiah, atau meningkat 2,62%. Namun, dari sisi target realisasi yang hanya sebesar 82,88%, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum merata serta optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengendalian dan pengawasan," ungkap Sri.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan memperhitungkan seluruh potensi yang dapat dioptimalkan.

"Proyeksi PAD dilakukan untuk memotivasi petugas pemungut agar senantiasa mengoptimalkan capaian pendapatannya," tambahnya.

Sri juga menyoroti peningkatan pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp325,29 miliar atau 87,92% dari target, dengan nominal peningkatan sebesar 7,79% atau naik Rp23,49 miliar dari tahun sebelumnya.

Jumlah objek pajak yang terdaftar sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 7.537 objek, bertambah 329 objek dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.

Untuk PBB, Sri menyebutkan bahwa pada tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 167.545 SPPT PBB dan diproses 7.587 berkas usulan BPHTB sepanjang tahun.

Namun, ia mengakui bahwa realisasi retribusi daerah hanya mencapai 69,09% karena beberapa faktor, termasuk menurunnya jumlah kunjungan pasien rawat inap, banyaknya wajib retribusi yang tutup usaha atau menunggak karena turunnya omset usaha, dan berkurangnya lahan parkir tepi jalan umum akibat pembangunan IPAL.

"Selain itu, perubahan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta belum optimalnya implementasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), juga mempengaruhi realisasi retribusi," lanjutnya.

Mengenai pembangunan sektor perumahan, Sri menyatakan bahwa pembangunan tahun lalu didominasi perumahan subsidi yang tidak dikenai retribusi IMB, sehingga berpengaruh pada pendapatan dari retribusi.

"Peningkatan retribusi daerah diupayakan agar tidak memberatkan pelaku UKM dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah," tambahnya.

Sri juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja BUMD untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap PAD.

"Kami terus mengevaluasi kinerja BUMD agar dapat berkontribusi lebih baik dalam peningkatan PAD Kota Jambi," tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(**)