- Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Sampaikan Keluhan Daerah Terkait Penurunan TKD
- Wabup Katamso Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan TPST di Merlung
- Bupati Anwar Sadat Pimpin Rapat Penyusunan RAPBD 2026
- Perkuat Ketahanan Keuangan di Tengah Disrupsi Teknologi dan Pergeseran Lanskap Global
- Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK
- Gubernur Al Haris Kukuhkan 278 Siswa Baru Angkatan XXXII SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayoeti
- Gubernur Al Haris: Lomba Cerdas Cermat Sarana Edukasi Pembentukan Karakter Generasi Penerus
- Doa Bersama di Masjid At-Taqwa Warnai Peringatan HUT ke - 80 TNI di Korem 042/Gapu
- Wabup Katamso Hadiri Peringatan PRB di Mojokerto
- Wawako Diza Tekankan Pentingnya Peran Baznas : Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Penguatan Kesejahteraan Masyarakat
Rapat Paripurna Di Tunda,Dewan Protes PPDB Yang Tidak Adil

Keterangan Gambar : Rapat Paripurna Di Tunda,Dewan Protes PPDB Yang Tidak Adil
Mediajambi.com- Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan agenda penyampaian hasil kerja banggar terhadap penyampaian
rancangan KUA dan PPAS TA 2025 dan penandatangan MOU KUA PPAS TA 2025 dan
penyampaian rancangan perubahan KUA dan
PPAS tahun TA 2024, terpaksa ditunda,Senin (15/7).
Hal itu disebabkan karena dewan menilai ada ketidakadilan
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.
Abdullah Thaif, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada
kesempatan itu mengatakan jika pendidikan adalah hak dasar bagi warga negara.
Namun faktanya saat ini, pada hari pertama masuk sekolah
masih terdapat banyak siswa yang belum bisa bersekolah.
"Saya berharap pada pimpinan untuk menunda paripurna
sampai masalah PPDB ini selesai, kalau masih dilanjutkan, saya mengundurkan
diri dari paripurna ini," kata Thaif.
Interupsi Thaif itu juga disambut oleh Maria Maghdalena
Fraksi PDIP. Ia juga sepakat paripurna untuk ditunda. "Kalau belum tuntas
fraksi PDIP tidak akan melanjutkan," kata Maria Maghdalena.
Umar Faruk, Fraksi Gerindra dalam pertemuan itu
mempertanyaannya adanya lima SMP Negeri bisa memenuhi kuota sementara yang lain
tidak. Ia meminta data lima sekolah yang dilaporkan sudah penuh tersebut.
"Buka datanya. Seolah tidak ada keadilan. Kami
mendorong dan ikut serta untuk menunda paripurna. Ini jadi beban moral bagi
kami," katanya.
Joni Ismed mengatakan, ketika ada informasi pembukaan PPDB
pada minggu malam (14/7/2024), ternyata ada beberapa sekolah yang belum
mendapatkan informasi tersebut.
"Ada orang tua siswa melapor, pagi tadi mau daftar
sekolah, oleh guru di sekolah katanya tidak tahu ada perpanjangan penerimaan
siswa baru," jelasnya.
Interupsi juga dilanjutkan oleh Novrial dari PAN, Sofni
Herawati dari PKB, dan lainnya. Intinya mereka meminta agar paripurna ditunda
sebelum ada kejelasan PPDB 2024. Dimana masih ada kuota kosong sebanyak 1.628
kursi.
Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan mengatakan atas
banyaknya masukkan dari para anggota dewan, ia sepakat untuk menunda Paripurna
tersebut dan dilanjutkan pada pukul 14.00.(*)