Mediajambi.com– Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi menargetkan capaian sebesar Rp32 miliar pada tahun 2025. Hingga saat ini, realisasi baru mencapai Rp29 miliar. Walikota Jambi Maulana menegaskan agar pihak kelurahan segera mengirimkan surat kepada pelaku usaha yang belum membayar kewajibannya.
Diketahui, dalam rapat evaluasi realisasi pajak dan retribusi daerah yang digelar di lantai enam Kantor Walikota Jambi, Selasa (30/09/2025). Maulana meminta agar penagihan dilakukan secara serius, khususnya kepada para pelaku usaha.
Selain itu, Maulana juga menyoroti masyarakat yang masih menunggak pembayaran PBB. Ia menekankan agar sistem pelayanan pembayaran diperbaiki, sehingga lebih memudahkan warga.
“Kalau ada masyarakat yang mau bayar, jangan ditolak. Jangan langsung dibebankan dendanya. Terima dulu pembayarannya, baru dijelaskan berapa tunggakannya. Karena sistem yang lama inilah yang membuat masyarakat bisa sampai menunggak 10 tahun,” tegasnya.
Selain itu, Maulana juga mengumumkan kebijakan perpanjangan waktu pembayaran PBB. Jika sebelumnya batas akhir pembayaran jatuh pada 30 September, tahun ini Pemkot Jambi memberikan keringanan hingga 30 November 2025 tanpa dikenakan denda.
“Bagi masyarakat yang belum membayar, jangan khawatir. Sampai akhir November masih bisa membayar tanpa denda,” ujarnya.
Maulana juga menegaskan bahwa pihak kelurahan akan segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban mereka.
“Pajak PBB ini sudah menjadi kewajiban pelaku usaha yang harus dibayarkan,” katanya.
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Kota Jambi yang perlu terus ditingkatkan melalui langkah strategis dan pemanfaatan teknologi.
“Kita kumpulkan OPD agar berinovasi dengan sistem berbasis teknologi, supaya terhindar dari kebocoran. Masih banyak yang harus kita benahi, mulai dari sektor parkir, UMKM, sewa alat berat, hingga PBB,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada PBB, Maulana juga mengingatkan para kepala OPD agar meningkatkan inovasi dalam menggali sumber PAD baru. Ia menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah, termasuk di sektor pertanian.
“Saya ingin agar aset daerah bisa difungsikan. Misalnya, aset pertanian dapat digunakan untuk pembibitan atau usaha lainnya. Kita akan bedah satu per satu OPD agar target PAD tercapai,” pungkasnya.(*)