- Temui Menkeu Purbaya, Gubernur Al Haris Sampaikan Keluhan Daerah Terkait Penurunan TKD
- Wabup Katamso Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan TPST di Merlung
- Bupati Anwar Sadat Pimpin Rapat Penyusunan RAPBD 2026
- Perkuat Ketahanan Keuangan di Tengah Disrupsi Teknologi dan Pergeseran Lanskap Global
- Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK
- Gubernur Al Haris Kukuhkan 278 Siswa Baru Angkatan XXXII SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayoeti
- Gubernur Al Haris: Lomba Cerdas Cermat Sarana Edukasi Pembentukan Karakter Generasi Penerus
- Doa Bersama di Masjid At-Taqwa Warnai Peringatan HUT ke - 80 TNI di Korem 042/Gapu
- Wabup Katamso Hadiri Peringatan PRB di Mojokerto
- Wawako Diza Tekankan Pentingnya Peran Baznas : Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Penguatan Kesejahteraan Masyarakat
Temuan Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Disdik Dinilai Tak Serius Urus Pendidikan

Keterangan Gambar : Temuan Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Disdik Dinilai Tak Serius Urus Pendidikan
Mediajambi.com - Pansus PPDB DPRD Kota Jambi terus bergulir.
Saat ini sudah mengerucut dalam tahap kesimpulan.
Ketua Pansus PPDB DPRD
Kota Jambi, Abdullah Tha'if mengatakan, dari temuan pansus dipastikan
dalam penjaringan PPDB ada juknis yang tidak tepat.
Dalam juknis PPDB ada pembagian daerah untuk zonasi. Tapi
ada beberapa sekolah yang zonasinya terlalu gemuk sehingga banyak calon siswa
yang tidak tertampung.
"Jadi banyak yang tidak bisa masuk, sementara calon
siswa dalam aturan terbaru hanya boleh daftar satu sekolah, kalau tidak
terjaring pada zonasi tersebut bagaimana mereka mau sekolah lagi," kata
Tha'if.
Tha'if mencontohkan, seperti di SMP Negeri 17 Kota Jambi, lokasi sekolah sudah sempit dan
muridnya banyak.
"Kita sudah keliling ke sekolah-sekolah. Sebenarnya
brand sekolah favorit ini tidak ada lagi. Kita lihat peminat sekolah rata lewat
zonasi, cuma zonasi ini cara baginya belum tepat," imbuhnya.
"Juknisnya ini harus ditinjau kembali," ujarnya.
Thaif tidak mengungkapkan temuan lainnya dari kerja pansus.
Namun Ia mengaku mendengar isu adanya pungutan terkait PPDB. Hanya saja pansus
tidak menerima langsung laporan dari masyarakat.
"Sampai hari ini tidak ada laporan masyarakat, kalau
ada yang lapor akan kita tinjau. Cuma ada satu sekolah yang sudah viral terkait
pungutan, itu kita minta pemkot Jambi cepat mengambil sikap, supaya tidak
terjadi lagi," tuturnya.
Persoalan PPDB ini selalu berulang setiap tahun, Thaif
menilai pemerintah Kota Jambi khususnya
Dinas Pendidikan tidak serius dalam mengurus pendidikan di Kota Jambi.
"Problem cuma satu kekurangan ruang belajar. Dalam
aturan baru rombel cuma boleh maksimal 11, sementara sekolah baru tidak dibuat.
Sisi lain pertumbuhan penduduk ini beda, bergeser terus," imbuhnya.
Mengenai pemalsuan dokumen dalam rekrutmen PPDB ini, Thaif
juga mengaku tidak melihat secara langsung, namun, Ia mengaku kemungkinan itu
ada.
"Tidak menutup kemungkinan itu ada, seperti jalur
prestasi. Tapi jalur prestasi dan afirmasi ini kurang minat, karena minimnya
sosialisasi dari Diknas," pungkasnya. (*