- Tingkatkan Kepercayaan Publik, OJK Terbitkan Aturan Baru Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Terlibat Judi Online 90 Keluarga di Kota Jambi Dicoret dari Daftar Bansos
- Walikota Maulana Apresiasi Peningkatan Kualitas Terminal A - Alam Barajo
- Maulana Dorong Masyarakat Manfaatkan IPAL Komunal Untuk Hindari Pencemaran Air Tanah
- Maulana Tekankan, Ciptakan Kebersihan Bukan Sekadar Penilaian Namun Berkelanjutan Untuk Kota Bersih dan Nyaman
- Gubernur Al Haris Antar Langsung Berkas Pengusulan PPPK Paruh Waktu ke Kementerian PANRB
- Hadiri Pelantikan KPPI 2024-2029, Sekda Sudirman Dorong Politik Inklusif
- Batanghari dan Samudra: Reorientasi Kebijakan Maritim Nasional
- Tutup RRI Fest, Ariansyah Tekankan Pentingnya Tranformasi Digital Untuk Masa Depan RRI
- Dugaan Kepala OPD Kota Jambi Positif Narkoba, Dibantah Sekda
Wabup Katamso Memimpin Pelaksanaan Virtual dalam Rangka Mengikuti IPKD

Keterangan Gambar : Wabup Katamso Memimpin Pelaksanaan Virtual dalam Rangka Mengikuti IPKD
Mediajambi.com (Kuala Tungkal) - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, memimpin pelaksanaan kegiatan virtual dalam rangka mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu (5/3).
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, dan jajaran instansi terkait.
Peluncuran IPKD MCP merupakan program strategis Deputi Pencegahan KPK RI untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Program ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Melalui evaluasi berkala, KPK mendorong daerah untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, yang kemudian diukur melalui indeks MCP.
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga harus mencakup semua sektor, termasuk pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Namun, jika pencegahan diabaikan karena dianggap kurang signifikan, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan maksimal. Pencegahan harus masuk ke semua bidang, termasuk pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan pendampingan dalam program MCP. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.(***)