- Grand Re- Opening Planet Surf: Konsep baru, Pengalaman Belanja Lebih Seru di WTC Batanghari Jambi
- Pemkot Jambi Usulkan Kuota Gas 3 Kg Naik Jadi 15.108 MT di 2025
- Walikota Jambi Pimpin Apel Siaga Bencana, Instruksikan Kesiapan Hadapi Banjir
- Anggota DPRD Provinsi Rendra Ramadhan Support Pemprov Jambi Peroleh PSN
- Bupati Anwar Sadat Hadiri Syukuran dan Doa Selamat atas Dilantiknya Ketua TP-PKK, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda dan Bunda Paud
- Bupati Tanjung Jabung Barat, Memberikan Ceramah Singkat Menjelang shalat Tarawih
- Bupati Tanjab Barat Dampingi Wagub Abdullah Sani Safari Ramadhan 1446 H SKK Migas, Petrochina International Jabung LTD
- Wabup Katamso menghadiri acara Kick Of Meeting Bio CF-ISFL Provinsi Jambi
- Wabup Katamso Memimpin Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat
- Bupati Tanjab Barat Melepas gelaran Festival Arakan Sahur Ramadan Minggu Kedua
Wabup Katamso Memimpin Pelaksanaan Virtual dalam Rangka Mengikuti IPKD

Keterangan Gambar : Wabup Katamso Memimpin Pelaksanaan Virtual dalam Rangka Mengikuti IPKD
Mediajambi.com (Kuala Tungkal) - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, memimpin pelaksanaan kegiatan virtual dalam rangka mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu (5/3).
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, dan jajaran instansi terkait.
Peluncuran IPKD MCP merupakan program strategis Deputi Pencegahan KPK RI untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Program ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Melalui evaluasi berkala, KPK mendorong daerah untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, yang kemudian diukur melalui indeks MCP.
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga harus mencakup semua sektor, termasuk pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Namun, jika pencegahan diabaikan karena dianggap kurang signifikan, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan maksimal. Pencegahan harus masuk ke semua bidang, termasuk pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan pendampingan dalam program MCP. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.(***)