Survei Kepatuhan, Ombudsman Jambi Berdiskusi dengan OPD Kota Jambi

By Maas, SH 27 Mar 2021, 11:40:17 WIB HUKRIM
Survei Kepatuhan, Ombudsman Jambi Berdiskusi dengan OPD Kota Jambi

Keterangan Gambar : Survei Kepatuhan, Ombudsman Jambi Berdiskusi dengan OPD Kota Jambi


Mediajambi.com  – Ombudsman RI Perwakilan Jambi melakukan kegiatan coffee morning dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi, pada Jumat, 26 Maret 2021. 

Bertempat di Kopi Dato’, acara tersebut membahas tentang survei kepatuhan yang akan dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi serta mengidentifikasi peluang dan tantangan pada perbaikan layanan di masa yang akan datang.

Diprakarsai oleh keasistenan bagian pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, narasumber dari acara ini adalah Wakil Walikota Jambi,  H. Maulana, serta Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, Abdul Rokhim, S.H.

Dalam paparannya, Maulana menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi. Kemudian, ia juga meminta seluruh OPD untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi.

 “Tingkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, saya tekankan seluruh OPD bertransformasi mengikuti perkembangan jaman. Karena saat ini, masyarakat butuh pelayanan yang sangat cepat, akurat dan akuntabel”, kata Maulana.

Mendukung paparan dari Wakil Walikota Jambi tersebut, Abdul Rokhim pun menambahkan agar seluruh OPD untuk mengaktifkan unit pengaduan dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah.

 “Aktifkan unit pengaduan. Lalu, buat mekanisme penyelesaian pengaduan. Jangan sampai pengaduan hanya sekedar pengaduan. Jika OPD memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan yang baik, pelayanan akan menjadi prima”, tambah Maulana.

Menutup acara, Indra, S.H., selaku Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi mengungkapkan tujuan dari acara tersebut untuk mendorong OPD di Kota Jambi yang saat ini masih berada di zona kuning untuk meningkatkan pelayanan agar masuk ke zona hijau.
“Kita tentunya berharap acara ini dapat mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini masih berada di zona kuning agar dapat masuk ke kategori zona hijau dengan  meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap publik”, tutup Indra.(***)