- Gubernur Al Haris: Pemerintah Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
- Wagub Sani Dukung Pengembangan Kekayaan Intelektual Melalui Kanwil Kementerian Hukum Jambi
- Cerita Srikandi Perubahan, Dari Lapas kini Buka Lapangan Kerja
- Inflasi Provinsi Jambi 0,32 pada Maret 2025, Andil Terbesar Disumbang Tarif Listrik
- Pemkab Tanjab Barat Menggelar Apel Gabungan Perangkat Daerah Dirangkaikan dengan Halal Bihalal Seluruh Pegawai
- Bupati H. Anwar Sadat Menghadiri Rapat Paripurna Ketiga, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap LKPJ 2024
- Bupati Tanjung Jabung Barat Memimpin Langsung Rakor Instruksi Presiden RI Terkait Pembentukan Satgas PSN
- Bupati Tanjung Jabung Barat Mengikuti Kegiatan Road To Kajanglako XIII
- Bupati H Anwar Sadat Dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Cabang Tanjung Jabung Barat
- Bupati Tanjung Jabung Barat Menyambut Optimis Peresmian Akatara Gas Processing Facility Milik Jadestone Energy
Edi Purwanto Dorong Pemda Soal Pertambangan Rakyat

Keterangan Gambar : Edi Purwanto Dorong Pemda Soal Pertambangan Rakyat
Mediajambi.com- Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto
memberikan tanggapan terkait dengan persoalan pemblokiran jalan lintas Merangin
menuju Kerinci oleh masyarakat setempat akibat adanya warga yang diamankan oleh
pihak kepolisian atas tindakan mendulang emas di galian tambang ilegal.
Edi Purwanto menyebut bahwa pihak kepolisian dan pemerintah
tentu bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Edi Purwanto juga mendorong untuk
dilakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga tidak ada gejolak
berkepanjangan.
"Tentu kita menghargai proses yang dilakukan oleh
polres, harapan kami harus menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat
disana, satu sisi harus ada proses komunikasi yang baik untuk memberikan
kesadaran, satu sisi ya hukum harus di tegakkan juga,"sebutnya.
Sementara itu, persoalan PETI disebutkan oleh Edi Purwanto
menjadi persoalan yang sangat serius. Aktivitas PETI ini memberikan dampak pada
kerusakan alam, sehingga memang harus ada langkah-langkah agar dampak ini tidak
berkepanjangan.
"Masalah Peti adalah masalah serius, karena ini
berdampak pada kerusakan alam. Maka harus ada kesadaran bersama soal dampak
dari aktivitas Peti yang dilakukan ini, sama-sama kita menjaga
alam,"sebutnya.
Disisi lain, terkait dengan persoalan tambang ilegal, Edi
Purwanto menyebut bahwa adanya pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR)
dan hal tersebut harus menjadi prioritas di pemerintah daerah bagaimana WPR ini
bisa terlaksana.
"Dari dulu isu kita kan WPR, kenapa itu tidak menjadi
prioritas bupati-bupati soal WPR itu. Kalau WPR itu sudah terbangun, saya pikir
tidak ada konflik-konflik lagi,"pungkasnya.(*)