Mediajambi.com– Walikota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa seleksi calon kepala sekolah di Kota Jambi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Proses seleksi tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2025.
Seleksi mencakup calon kepala sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurut Maulana, langkah ini dilakukan untuk mencetak kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan transformatif.
Besok 22 Pejabat Kota Jambi di Job Fit, Maulana Pernah 'Sindir' Pejabat Eselon II yang Kehilangan Semangat Kerja
“Upaya kami sebagai Pemerintah Kota adalah membangun dan mencetak kepala sekolah yang punya kompetensi dan dedikasi. Tidak ada istilah kepala sekolah titipan,” tegas Maulana, Minggu (7/9/2025).
Ia menambahkan, seleksi terbuka ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin sekolah yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Kota Jambi.
“Harapan saya, melalui seleksi CAT ini lahir kepala sekolah yang berintegritas, profesional, dan benar-benar bisa meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Maulana juga menanggapi laporan adanya dugaan penyalahgunaan Dana BOS di SMP Negeri 7 Kota Jambi.
Ia menegaskan, jika terbukti terjadi pelanggaran, maka akan dilakukan investigasi oleh Inspektorat Kota.
“Jika terbukti, akan ditindak tegas sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah guru SMP Negeri 7 Kota Jambi melaporkan kasus dugaan korupsi Dana BOS ke Ombudsman RI Perwakilan Jambi.
Asisten Pencegahan Ombudsman Jambi, Indra, membenarkan laporan tersebut.
“Pada Kamis lalu, sejumlah guru mendatangi kantor Ombudsman untuk meminta pengawalan kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS di SMP Negeri 7 Kota Jambi yang saat ini sedang ditangani Polresta Jambi,” jelas Indra.
Menurutnya, Ombudsman RI mengarahkan para guru agar mengikuti proses hukum dengan baik serta memberikan keterangan secara jujur untuk mempermudah penyelidikan.
“Kami berharap penyelidikan berjalan profesional dan transparan agar masyarakat mendapat kepastian hukum,” pungkasnya. *