Mediajambi.com- Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi menggelar rapat Paripurna pada Rabu (9/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi. Dalam agenda tersebut, dibahas dua poin penting yakni pertanggungjawaban keuangan APBD tahun anggaran 2024 serta pembahasan awal terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2025.

Walikota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, dalam keterangannya menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Kota Jambi telah menyepakati laporan pertanggungjawaban APBD 2024, meskipun tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi bersama.

"Alhamdulillah tadi sudah habis sepakat untuk menerima dengan beberapa catatan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang baik akan kita lanjutkan di 2025, dan yang kurang akan kita perbaiki bersama," ujar Maulana.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD Kota Jambi juga menyatakan kesepakatan awal terhadap fokus kebijakan RAPBD-P 2025 yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Beberapa rekomendasi strategis turut disampaikan oleh fraksi-fraksi sebagai masukan untuk perencanaan anggaran ke depan.

Maulana menjelaskan, beberapa fokus utama yang akan menjadi prioritas dalam perubahan APBD tahun 2025 antara lain Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Jambi akan mengambil langkah-langkah konkret, termasuk melakukan  pendataan terhadap aset-aset daerah, termasuk yang selama ini tidak termanfaatkan.

"Aset-aset kita yang tidur, kalau ada yang mau mengoptimalkan penggunaannya, bisa melalui mekanisme yang diatur termasuk soal sewa dan sebagainya," kata Maulana.

Parkir berbasis qris akan terus didorong sebagai bentuk pembenahan tata kelola parkir di Kota Jambi. Edukasi kepada masyarakat mengenai sistem ini akan terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik.

Masukan dari DPRD juga menyoroti sektor layanan publik seperti fasilitas rumah sakit, ruang belajar, serta infrastruktur jalan dan penanganan banjir. Hal ini akan menjadi perhatian utama dalam RAPBD-P 2025.

Wali Kota Maulana menegaskan, seluruh saran dan masukan dari DPRD menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ini adalah bentuk sinergi yang baik. InsyaAllah RAPBD-P 2025 akan kita arahkan untuk lebih maksimal menjawab kebutuhan rakyat, terutama pada aspek kesejahteraan dan pelayanan publik," pungkasnya.(*)