Mediajambi.com – Gubernur Jambi H. Al Haris, menyatakan akan terus memperkokoh peran dan fungsi Camat sebagai pemimpin di suatu wilayah. Hal ini dikatakannya saat membuka secara resmi rapat koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) TAHUN 2023, bertempat di Ballroom Ratu Convention Center, Kamis (11/05/2023).

“Alhamdulillah saya telah membuka Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah bersama unsur camat sebagai perangkat daerah. Camat ini adalah perpanjangan tangan saya di daerah, tentu kita ingin memperkokoh dan memperkuat peran dan fungsi camat di masyarakat terutama dalam menghadapi situasi politik tahun depan. Saya berharap camat adalah orang yang kita percaya untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif di masyarakat,” ujar Al Haris.

• Sekda Sudirman : FKPPI Harus Jadi Pelopor Semangat Persatuan Dan Kesatuan0
• Diskominfo Provinsi Jambi Komitmen Terciptanya Manajemen Keamanan Informasi0
• Gubernur Al Haris Terima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI0
• Wagub Sani : Jadikan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Momentum Penyelesaian Konflik Pertanahan0
• Pemprov Jambi Siap Dukung Berkembangnya Ekonomi Syariah di Provinsi Jambi0

“Camat yang ada di Provinsi Jambi harus dapat mengemban amanah dan bekerjasama untuk membantu bupati/walikota dalam menyelesaikan titik fokus kita bersama, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstream, olah raga terbuka dan masalah antar masyarakat lainnya. Oleh karena itu camat harus menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya karena data yang kita miliki hari ini merupakan data Provinsi Jambi di mata nasional dan itu adalah akumulasi dari kerja para camat sekalian,” lanjut Al Haris.

Dalam sambutan dan arahannya tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan harus sinergi (bersatu padu) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. “Hal ini sangat penting karena sinergisitas sangat mendukung dalam efektivitas dan efisiensi pencapain tujuan pembangunan, karena pada dasarnya pembangunan di Indonesia ini merupakan pembangunan integratif, yang tak terpisahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Al Haris.

Gubernur Al Haris mengemukakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan provinsi dalam kedudukan ganda. Satu sisi ditempatkan sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi, di sisi lain merupakan perpanjangan tangan Pusat yang berfungsi menjalankan kewenanngan dekonsentrasi di wilayah regional. “Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, agar amanah Undang-Undang yang diharapkan dari peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya, guna mendorong dan mengakselerasi (mempercepat) kemajuan daerah,” tutur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur AL Haris juga berpesan kepada camat bahwa camat harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif ditengah masayarakat, ditengah persiapan dan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Camat harus menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat, ajak kerjasama para kelurahan setempat. Camat juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis, harus lebih mengutamakan ketenangan dalam masyarakat kita. Camat diharapkan juga menciptakan politik pendidikan-pendidikan yang sehat di dalam masyarakat dan berkerjasama dengan para kepala adat,” pesan Al Haris.

Lebih lanjut Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan Bantuan Keuangan untuk kecamatan se-Provinsi jambi. “Bantuan keuangan yang kami kirimkan melalui bupati/walikota khusus untuk camat dalam bekerja, karena mereka juga perangkat provinsi di daerah, dimana hal itu kami butuhkan. Jangan hanya kita butuh tenaganya tapi juga kita kasih biaya operasionalnya,” tutup Al Haris.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Drs. Raden Najmi melaporkan bahwa peserta rapat yang diundangkan yaitu para bupati/walikota se-Provinsi Jambi, OPD terkait dengan ekonomi pembangunan dan para Kepala Kecamatan se –Provinsi Jambi dan saat ini baru hadir sebnyak 110 Camat. (mas)