Mediajambi.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2025 berlangsung dengan sorotan tajam terhadap persoalan sampah di Kota Jambi.

Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi di DPRD menilai persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tertangani secara optimal oleh pemerintah kota.

Walikota Jambi Maulana menegaskan bahwa persoalan sampah bukan semata isu daerah, melainkan telah menjadi isu nasional yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Pengelolaan sampah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja. Harus ada kesadaran bersama, baik dari komunitas maupun seluruh masyarakat,” kata Maulana, pada Selasa (07/04/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk penyusunan regulasi yang tidak hanya bersifat perubahan, tetapi juga berorientasi pada solusi jangka panjang.

Salah satu program yang didorong adalah pendekatan berbasis masyarakat melalui konsep kampung bahagia. Dalam implementasinya, pemerintah menghadirkan fasilitas seperti bentor (becak motor) untuk pengangkutan sampah serta menjalankan Operasi Pengangkutan Berbasis Masyarakat (OPBM).

Program ini, kata Maulana, sudah mulai berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Pelayangan, Kelurahan Budiman, hingga kawasan Kasang Jaya.

“Saya harap program ini berhasil, sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan di lingkungan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga tengah menyiapkan penambahan depo sampah. Saat ini, diketahui baru lima depo yang beroperasi, dan ke depan jumlahnya akan ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Tak hanya soal infrastruktur, Maulana juga menyoroti pentingnya optimalisasi retribusi sampah. Ia menyebutkan, pembayaran retribusi melalui PDAM Tirta Mayang baru mencapai sekitar 40 persen.

“Ke depan, retribusi ini harus ditata dengan baik agar bisa dimanfaatkan, termasuk untuk mendukung operasional OPBM,” pungkasnya.(*)