Mediajambi.com – Walikota Jambi, Maulana bersama Wakil Walikota Diza Hazra Aljosha menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang digelar di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan instansi vertikal.

Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, berbagai fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap capaian dan catatan kinerja Pemerintah Kota Jambi sepanjang 2025.

Maulana menyampaikan apresiasinya atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi. Ia menilai sebagian besar fraksi memberikan penilaian positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Kota Jambi.

“Secara umum saya berterima kasih, karena hampir semua fraksi mengapresiasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Maulana.

Namun demikian, ia tidak menampik sejumlah persoalan krusial masih menjadi perhatian serius, salah satunya persoalan sampah yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat.

Menurutnya, pola konsumsi masyarakat yang kini lebih praktis seperti makanan pesan antar berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah, terutama dari kemasan sekali pakai.

“Kita menyadari program penanganan sampah belum sepenuhnya berhasil. Karena itu, kita dorong pengelolaan dari tingkat rumah tangga, diangkut ke depo, dikelola, baru ke TPS. Tapi ini tidak cukup tanpa kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Maulana menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap sampah sebagai masalah bersama. Ia bahkan memberi sinyal akan adanya penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara lebih tegas ke depan.

“Ke depan tidak boleh lagi buang sampah sembarangan. Akan kita lakukan penegakan Perda, tapi saat ini kita mulai dengan sosialisasi,” katanya.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan dalam pandangan fraksi. Maulana mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi sekolah di Kota Jambi, terutama antara wilayah lama dan kawasan permukiman baru.

Walikota Jambi menjelaskan, sejumlah sekolah di kawasan lama kini mengalami penurunan jumlah siswa karena perubahan demografi. Sementara itu, kawasan baru justru mengalami lonjakan penduduk usia muda namun minim fasilitas pendidikan.

“Banyak sekolah di kawasan lama kekurangan murid, bahkan ada yang tutup. Di sisi lain, perumahan baru berkembang pesat, tapi belum tersedia sekolah, bahkan TK pun belum ada,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Jambi tengah mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan baru ke pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan lima unit TK/PAUD di kawasan perumahan.

“Kita sudah usulkan ke kementerian. Bunda PAUD juga sedang berkoordinasi. InsyaAllah kita dorong pembangunan lima TK di kawasan perumahan yang memang membutuhkan,” tambahnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Jambi dalam menyerap masukan legislatif, sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan ke depan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.(*)