Mediajambi.com - Pemprov Jambi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) RI untuk menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Pembangunan pelabuhan ini sempat terhenti karena status lahan yang tidak jelas

"Kami bersama KPK RI mengundang Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, DPR, dan Pemkab Tanjabtim berkaitan  penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung. Dimana selama ini mengalami kendala-kendala yang menghambat proses pembangunan," kata Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH usai memimpin Rapat Koordinasi terkait penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (06/06/2023).

• Gubernur Al Haris : Rumah Kebangsaan Ruang Diskusi Publik Membangun Jambi 0
• Gubernur Al Haris : RKLA Perkuat Kerukunan Beragama di Provinsi Jambi0
• Sikap Toleran dan Menghargai Perbedaan Membuat Indonesia Diakui Dunia0
• Kata Wakil Gubernur Sani Ridho Orang Tua Kunci Sukses di Masa Depan0
• Bahas Tapal Batas Wilayah Tanjab Barat dan Tanjab Timur, Al Haris Temui Dirjen di Kemendagri0

Acara Rakor KPK RI yang diselenggarakan secara tertutup ini mengundang Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

 "Kita tidak ingin uang negara yang sudah cukup banyak itu menjadi sia-sia dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Maka kami bersama PU dan Perhubungan membuat pernyataan bahwa pada hari ini ada pertemuan, dimana nanti ada bahan untuk menindaklanjuti nya dengan poin- poin penting yang disepakati bersama," lanjut Al Haris.

Gubernur Al Haris mengemukakan, ada beberapa hal yang menyebabkan tertundanya penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung, yaitu status pelabuhan dan adanya miskomunikasi status tanah.

"Ada beberapa kendala penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung yaitu masalah status pelabuhan dari Pelabuhan Samudra ini menjadi Pelabuhan Pengumpul dan kedua yaitu adanya miskomunikasi perihal status tanah yang belum diserahkan Kementerian Perhubungan," jelasnya. Prinsipnya Pemprov akan meneruskan penyelesaian yaitu dengan mempercepat prosesnya dan meneruskan yang sudah ada," tutup Gubernur Al Haris. (mas)