- Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK
- Gubernur Al Haris Kukuhkan 278 Siswa Baru Angkatan XXXII SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayoeti
- Gubernur Al Haris: Lomba Cerdas Cermat Sarana Edukasi Pembentukan Karakter Generasi Penerus
- Doa Bersama di Masjid At-Taqwa Warnai Peringatan HUT ke - 80 TNI di Korem 042/Gapu
- Wabup Katamso Hadiri Peringatan PRB di Mojokerto
- Wawako Diza Tekankan Pentingnya Peran Baznas : Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Penguatan Kesejahteraan Masyarakat
- Komitmen Turunkan Angka Pengangguran Terbuka, Walikota Jambi Sambangi Ditjen Binalavotas Kemnaker
- Sebanyak 15 Petarung Jambi Siap Berlaga di PON Kudus Jawa Tengah
- 80 Atlit Jambi dari 8 Cabor Siap Persembahan Medali di PON Kudus Jawa Tengah
- Gubernur Al Haris Terima Kunker Panja Migas Komisi XII DPR RI
Pjs Gubernur Sudirman Bantah Pemprov Jambi Alami Defisit Anggaran di 3 Tahun Terkahir, Ini Penjelasannya

Keterangan Gambar : Pjs Gubernur Sudirman Bantah Pemprov Jambi Alami Defisit Anggaran di 3 Tahun Terkahir, Ini Penjelasannya
Mediajambi.com - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, bantah isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi alami defisit anggaran dalam tiga tahun terkahir. Hal ini disampaikannya setelah mengahdiri pelantikan dan pengukuhan DPK-IKAPTK Kabupaten Muaro Jambi, Senin (11/11/2024) malam.
Saat dikonfirmasi terkait dengan isu defisit anggaran Pemprov Jambi, Sudirman menjelaskan bahwasanya Pemprov Jambi tidak mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terkahir. Dikarenakan, penganggaran belanja dan pendapatan masih berimbang.
"Jadi pemaknaan defisit tiga tahun tidak seperti itu, pada saat penganggaran belanjanya tertutupi dengan pendapatan. Berarti, tidak defisit." Kata Pjs Gubernur Sudirman.
"Faktanya tidak seperti itu dalam penganggaran kita, selalu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran." Tambahnya.
Dijelaskan Sudirman, Pemprov Jambi bisa dikatakan defisit apabila nanti BPK telah mengaudit besaran defisit yang dialami oleh Pemprov Jambi. Nyatanya, sampai saat ini, BPK belum mengadit besaran defisit pemerintah Provinsi Jambi.
"Untuk menetapkan atau mengetahui besaran defisit, nanti pada saat di audit oleh BPK." Jelas Pjs Gubernur Sudirman.
"Nyatanya tiga tahun kemarin itu kita selalu silva, SILPA dua tahun lalu itu posisinya 600an. SILPA yang kecil itu di tahun kemarin 2023 sekitaran 60 milliar." Lanjutnya.
"Itu tidak ada defisit, ketika masih ada SILPA tidak ada defisit," pungkasnya.(***)