Mediajambi.com (Jakarta) - Rapat pleno yang dihadiri pengurus harian, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PWI Pusat di kantor PWI Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (4/8/2022) lalu, salah satunya memutuskan konferensi PWI Jambi akan dipimpin langsung PWI Pusat dan dikawal Dewan Kehormatan (DK) PWI. Pada rapat tersebut diputuskan untuk pelaksanaan konferensi Jambi, akan dipimpin langsung pengurus PWI Pusat setelah sebelumnya ditengarai muncul peraturan peraturan konferensi yang berpotensi melanggar PD PRT.

Ketua Umum PWI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat sepakat untuk mengawal jalannya setiap konferensi di provinsi, termasuk Jambi. Itu dilakukan agar tetap berpedoman pada PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

PD, PRT, KEJ dan KPW merupakan landasan hukum manajemen dan budaya organisasi yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan organisasi-manajemen secara integral dan menyeluruh, sebagai suatu upaya kolektif mewujudkan Tujuan dan Upaya PWI (Bab II Pasal 3 dan Pasal 4).

Dewan Penasehat PWI Pusat berpandangan bahwa dalam menegakkan disiplin organisasi, Pengurus PWI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). "Lakukan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan Dewan Kehormatan dalam menerapkan seluruh ketentuan hukum, etika, dan norma organisasi tersebut sehingga dapat mencegah dan mengatasi berkembangnya masalah dalam penyelenggaraan Konferensi Provinsi - Kabupaten/Kota," tegas Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Fachri Muhammad, melalui siaran pers-nya.

• Pemprov Tata Aset Termasuk Kantor PWI Jambi 0
• Sekretaris PWI Jambi Benarkan Kantor PWI Belum Dihibah Pemprov0
• Konferprov PWI Jambi Akan Digelar 6 Agustus 20220
• Tim Pemenangan Hery FR Tolak Perpanjangan Pendaftaran Ketua PWI Provinsi Jambi0
• Sah! Hery FR Serahkan Berkas Pendaftaran Calon Ketua PWI Provinsi Jambi0

Sebagai organisasi profesi, sambung Fachri, PWI mesti memelopori praktik demokrasi berbudaya yang dihidupkan oleh keseimbangan (harmoni) antara kecerdasan dan kearifan. Karena itu, Fachri menegaskan, PWI tidak menolerir pragmatisme politik yang dicemari oleh cara-cara politicking dan apalagi politik transaksional. "Senafas dengan hal tersebut, berlaku prinsip menyelesaikan semua masalah internal secara internal dengan asas musyawarah dan mufakat," imbuhnya.

Hadir juga dalam rapat pleno yang dilangsungkan tatap muka dan hybrid itu, antara lain Tribuana Said, Sasongko Tedjo, Asro Kamal Rokan, Dhimam Abror, Fachry Mohammad, Banjar Chaeruddin, Syamsuddin Ch Haesy, Raja Pane, Aury Jaya, Mirza Zulhadi, Zulkifli Gani Ottoh, Abdul Aziz, Akhmad Munir dan Daud Sinyal.(*)