Mediajambi.com (Palembang) –  Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus menandatangani komitmen bersama pembangunan meritokrasi instansi daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Grand Ballroom Hotel Novotel, Palembang, Rabu (10/9).

Kegiatan yang digagas BKN ini menjadi momentum penting dalam memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN di daerah. Hadir langsung dalam kesempatan ini Kepala BKN beserta jajaran deputi, Kepala Kantor Regional VII BKN, Gubernur Sumatera Selatan selaku tuan rumah, serta para Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, kepala BKD/BKPSDM serta administrator yang membidangi dari provinsi maupun kabupaten/kota se-wilayah kerja Regional VII.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Sumsel sebagai tuan rumah. Ia menegaskan bahwa pembangunan meritokrasi merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Gubernur juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah terkait keterbatasan ASN potensial, khususnya di wilayah pemekaran, sehingga diperlukan dukungan manajemen talenta yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk mempercepat penerapan meritokrasi di seluruh instansi daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, penguatan manajemen talenta ASN, serta percepatan layanan administrasi kepegawaian. Dengan penerapan sistem merit yang baik, setiap ASN diharapkan dapat berkembang sesuai kompetensi dan potensinya, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional maupun daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tanjab Barat bersama kepala daerah lain di wilayah kerja Regional VII juga menandatangani komitmen bersama sebagai wujud dukungan penuh terhadap penerapan meritokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN semakin terakselerasi, sehingga aparatur sipil negara dapat dikelola lebih profesional, berintegritas, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah.(***)