Mediajambi.com – Bagi ratusan ribu orang di Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi jembatan untuk mewujudkan rumah impian melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.

Desi Novita (38), seorang karyawan swasta di Kota Jambi, adalah satu dari banyak orang yang tengah menjalani proses pengajuan KPR melalui BTN, dengan harapan segera memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun menyewa tempat tinggal.

 “Sudah hampir sepuluh tahun saya dan keluarga menyewa rumah di kawasan Pasar Baru, Talang Banjar Kota Jambi. Setiap bulan, uang sewa yang keluar tidak sedikit, sekitar Rp1,5 juta per bulan, dan terkadang harus menghadapi kondisi rumah yang tidak selalu memadai,” ujar Desi saat ditemui di Kantor Cabang BTN Jambi.

Wajahnya yang biasanya ceria sedikit menunjukkan kesabaran saat menunggu giliran untuk melengkapi berkas pengajuan KPR-nya. Desi menikah dengan Supriyanto (41), seorang teknisi di bengkel otomotif, dan dikaruniai dua anak yaitu Aditia berusia 16 dan Muhammad Fadil 13 tahun. Sejak menikah, pasangan ini selalu bermimpi memiliki rumah sendiri, namun rasa takut akan proses yang rumit dan kekhawatiran tidak memenuhi persyaratan membuat mereka menunda-nunda langkah. “Saya selalu berpikir mengajukan KPR itu hanya untuk orang-orang kaya atau yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan besar. Sampai akhirnya teman saya yang sudah memiliki rumah melalui BTN menceritakan pengalamannya, baru saya menyadari mungkin saya juga bisa,” ujarnya sambil menunjukkan berkas-berkas yang telah disiapkan dengan rapi di dalam map plastik.

Proses persiapan berkas dimulai sekitar tiga bulan yang lalu. Dia harus mengumpulkan berbagai dokumen mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), slip gaji selama tiga bulan terakhir, surat keterangan kerja, bukti penghasilan suami, hingga surat pernyataan tidak memiliki rumah dari kelurahan. “Saya hampir menyerah di tengah jalan karena ada beberapa dokumen yang harus diperbarui dan prosesnya cukup memakan waktu. Tapi petugas BTN selalu membantu, mereka memberikan panduan rinci tentang apa yang diperlukan dan bahkan membantu saya menghubungi pihak terkait untuk mempercepat proses,” kata Desi.

Selain dokumen administrasi, dia juga harus melalui proses asesmen kelayakan kredit yang meliputi pemeriksaan riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur (SID), analisis kemampuan bayar, dan verifikasi data yang diajukan. “Saat pertama kali mendengar tentang pemeriksaan riwayat kredit, saya sedikit khawatir karena pernah ada tagihan kartu kredit yang terlambat dibayar beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata petugas BTN menjelaskan bahwa hal itu tidak selalu menjadi penghalang, selama kita bisa memberikan penjelasan dan menunjukkan saat ini sudah memiliki kemampuan keuangan yang baik,” jelasnya.

 Untuk rumah yang akan dibeli, Desi memilih tipe rumah 70/110 yang berada dikawasan perumahan Green Residence yang berlokasi di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Harga rumah tersebut berkisar Rp325 juta, dan melalui skema KPR Sejahtera BTN, dia hanya perlu membayar uang muka sebesar 1% atau sekitar Rp3,25 juta, sementara sisanya akan dicicil selama 15 tahun dengan bunga tetap 5% per tahun. “Dengan cicilan yang sekitar Rp2,8 juta per bulan, kami merasa mampu untuk membayarnya karena total penghasilan kami setiap bulan sekitar Rp8 juta. Selain itu, ada juga subsidi uang muka sebesar Rp4 juta yang bisa kami dapatkan, sehingga beban awal menjadi lebih ringan,” papar Desi.

“Kami berharap pemerintah dan BTN akan terus meningkatkan aksesibilitas program KPR, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan dan mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap. Selain itu, juga perlu adanya penyederhanaan proses administrasi agar lebih banyak orang bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah sendiri,” ujar Desi yang saat ini tengah menunggu persetujuan akhir untuk pengajuan KPR-nya.

Berani Memulai demi Masa Depan

Tak hanya bagi keluarga yang sudah memiliki anak, KPR BTN juga menjadi pilihan bagi kaum muda yang ingin memiliki aset sejak dini. Rizky Fauzan (29), seorang dosen kontrak di salah satu perguruan tinggi swasta di Jambi, adalah salah satu dari mereka yang melihat memiliki rumah sendiri bukanlah hal yang mustahil untuk diraih di usia muda.

 “Saya lulus kuliah sekitar lima tahun yang lalu dan sejak itu bekerja sebagai dosen kontrak. Meskipun pekerjaan saya tidak sepenuhnya tetap, saya selalu berusaha untuk mengatur keuangan dengan baik dan menabung untuk masa depan. Ketika mengetahui tentang program KPR BTN yang juga melayani mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap dengan persyaratan yang lebih fleksibel, saya merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya lewatkan,” ujar Rizky.

Rizky memilih tipe rumah 45 berlokasi di dekat pusat kota, sehingga memudahkan aksesnya ke tempat kerja dan berbagai fasilitas umum. Harga unit rumah yang dia pilih sekitar Rp280 juta, dengan skema pembiayaan KPR BTN dengan uang muka mulai dari 5% dan jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun. “Saya menyadari sebagai dosen kontrak, penghasilan saya bisa fluktuatif setiap semester. Namun, petugas BTN membantu saya membuat perencanaan keuangan yang matang dan menjelaskan ada fleksibilitas dalam pembayaran jika suatu saat saya menghadapi kesulitan sementara,” jelasnya.

Proses pengajuan KPR bagi Rizky juga tidak mulus. Dia harus menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti penghasilan karena tidak memiliki slip gaji tetap seperti karyawan perusahaan. Namun, dengan bantuan dari pihak kampus yang memberikan surat keterangan penghasilan rata-rata selama satu tahun terakhir dan bukti pembayaran honorarium setiap bulan, dia berhasil memenuhi persyaratan tersebut. “Saya juga harus melakukan penyesuaian dalam pola konsumsi saya. Saya mengurangi pengeluaran untuk hiburan dan barang-barang yang tidak terlalu penting agar bisa mengalokasikan dana untuk cicilan KPR dan tabungan darurat,” ungkap Rizky.

Menurutnya, memiliki rumah sendiri di usia muda bukan hanya tentang memiliki tempat tinggal, tetapi juga tentang membangun stabilitas finansial dan memberikan rasa aman bagi dirinya sendiri dan calon keluarga yang akan dia miliki nantinya. “Saya melihat banyak teman sebaya yang masih memilih menyewa rumah dan menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Saya ingin berbeda, ingin memiliki aset yang bisa meningkat nilainya seiring waktu dan menjadi pondasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan,” ucapnya dengan penuh keyakinan.

Hal senada juga disampaikan Sri Wahyuni (35), seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai sopir angkutan kota (angkot), masyarakat berpenghasilan rendah yang berhasil melalui proses pengajuan KPR BTN dengan dukungan program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kurang layak, akhirnya ada harapan untuk memiliki rumah sendiri melalui program KPR Sejahtera BTN yang difasilitasi oleh pemerintah.

 “Kondisi rumah kontrakan yang kami tempati sebelumnya sangat tidak memadai. Tidak ada kamar mandi yang layak, atap sering bocor saat hujan, dan anak-anak saya tidak memiliki ruang yang cukup untuk belajar. Saya sering menangis dalam hati melihat kondisi itu, tapi suami dan saya merasa tidak punya pilihan karena tidak memiliki uang untuk membeli rumah,” cerita Sri.

Kesempatan datang ketika pemerintah mengadakan sosialisasi program perumahan untuk MBR di wilayah tempat mereka tinggal. Dalam acara tersebut, petugas BTN menjelaskan tentang skema KPR yang khusus dirancang untuk MBR, dengan uang muka yang sangat rendah, bunga subsidi, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. “Saat pertama kali mendengarnya, saya tidak percaya. Bagaimana mungkin kami yang hanya memiliki penghasilan sekitar Rp4,5 juta per bulan bisa memiliki rumah sendiri? Tapi petugas menjelaskan secara rinci dan membantu kami mulai dari proses pendaftaran hingga pengumpulan berkas,” ujar Sri penuh harap.

Untuk rumah yang akan dibeli, Sri memilih tipe rumah MBR 36 di kawasan perumahan Namura, Desa Mendalo Darat, Muaro Jambi. Harga rumah tersebut adalah Rp185 juta, dengan skema KPR yang memungkinkan dia membayar uang muka sebesar Rp1,85 juta dan cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan selama 20 tahun. Selain itu, sebagai MBR, juga mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah dalam bentuk pengurangan bunga dan bantuan biaya administrasi.

Proses pengajuan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan yang lain karena perlu dilakukan verifikasi kelayakan sebagai MBR dari pemerintah setempat. Namun, dengan kesabaran dan dukungan dari keluarga serta tetangga, dia berhasil melewati semua tahapan. “Anak-anak saya sangat senang ketika mengetahui kita akan punya rumah sendiri. Itu menjadi semangat bagi saya dan suami untuk terus berusaha,” kata Sri.

Sosialisasi kepada Debitur

Untuk memastikan kelancaran proses pengajuan KPR dan pembangunan rumah, BTN bekerja sama dengan pengembang perumahan dan pihak terkait. Rina Dewi (35), seorang petugas layanan pelanggan di Kantor Cabang BTN Jambi, menjelaskan pihak mereka selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada setiap calon debitur.

 “Kami memahami mengajukan KPR adalah keputusan besar bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang pertama kali melakukannya. Oleh karena itu, kami memberikan panduan yang jelas dan komprehensif mulai dari tahap persiapan berkas hingga tahap pencairan dana dan serah terima rumah. Kami juga memiliki tim yang khusus menangani keluhan dan masalah yang mungkin muncul selama proses berlangsung,” jelasnya.

Selain itu, pengembang perumahan juga berperan penting dalam memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Hendra Wijaya (42), seorang manajer proyek di PT Bangun Perumahan Sejahtera yang bekerja sama dengan BTN untuk pembangunan kawasan perumahan di Jambi, menjelaskan bahwa mereka selalu mengutamakan kualitas dan keamanan dalam setiap unit rumah yang dibangun.

 “Kami bekerja sama dengan BTN untuk memastikan setiap rumah yang dibangun tidak hanya terjangkau tetapi juga memenuhi standar layak huni yang ditetapkan pemerintah. Kami juga memberikan garansi untuk setiap rumah dan memiliki tim pemeliharaan yang siap membantu penghuni jika ada masalah yang muncul setelah mereka menempati,” ujar Hendra.

Menurut Hendra, kolaborasi antara BTN dan pengembang juga membantu dalam mempercepat proses pembangunan dan distribusi rumah. “Dengan adanya kemitraan yang baik, kami bisa merencanakan pembangunan rumah sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses verifikasi calon penghuni juga menjadi lebih efisien karena ada koordinasi yang baik antara kami dan BTN,” tambahnya.

Namun, di balik harapan tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah perkotaan yang semakin sempit. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program KPR BTN dan berbagai fasilitas yang ditawarkan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif ke berbagai wilayah.

Dari cerita perjuangan Desi, Rizky, Sri, dan ratusan ribu orang lainnya, jelas memiliki rumah sendiri bukan hanya impian yang jauh dari kenyataan. Melalui dukungan dari BTN, kerja sama dengan pengembang, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, impian tersebut bisa menjadi kenyataan. Setiap langkah yang mereka tempuh dalam mengurus KPR bukan hanya tentang mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Era Digital BTN Permudah Pengajuan KPR

Bank Tabungan Negara (BTN) membuka jalan bagi setiap lapisan masyarakat untuk miliki hunian layak huni melalui transformasi digital yang menyentuh setiap aspek proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Inovasi digital BTN ini memberi kemudahan yang pernah dianggap mustahil ke dalam genggaman setiap orang.

 "Kita melihat bahwa era digital bukan hanya tren, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan aksesibilitas layanan perbankan khususnya di sektor pembiayaan perumahan. Dengan memanfaatkan teknologi, kami berkomitmen untuk membuat proses pengajuan KPR tidak lagi menjadi batu sandungan yang berat bagi masyarakat, baik mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, profesional muda, maupun wirausahawan," ujar Branch Manager PT BTN Kantor Cabang Jambi, Fidelis Zebua kepada Mediajambi.com.

Dijelaskan transformasi digital BTN tidak hanya sebatas menggeser proses dari konvensional ke daring, melainkan juga menyederhanakan setiap tahapan dengan tetap menjaga standar keamanan dan akurasi yang tinggi. "Sistem kami kini dapat memproses dokumen secara otomatis, melakukan verifikasi data dengan cepat melalui integrasi dengan berbagai lembaga terkait, dan memberikan keputusan yang jelas dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya," tambahnya.

Selain itu, BTN juga telah menyederhanakan persyaratan untuk berbagai jenis KPR, mulai dari KPR Subsidi bagi kalangan berpenghasilan rendah dengan suku bunga terjangkau dan dukungan pemerintah, KPR Non-Subsidi untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih baik, hingga KPR Syariah dengan skema yang sesuai dengan prinsip agama masyarakat.

Untuk mendukung hal ini, BTN Cabang Jambi telah mengembangkan platform digital yang ramah pengguna, baik melalui situs web resmi maupun aplikasi seluler yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui platform ini, calon nasabah dapat mengakses informasi lengkap tentang produk KPR, menghitung perkiraan cicilan dengan mudah menggunakan kalkulator yang tersedia, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara daring, dan bahkan melakukan pengajuan secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang. "Kami ingin setiap orang yang mengajukan KPR adalah hal yang sederhana dan tidak menimbulkan stres," jelasnya.

Selain menyederhanakan proses pengajuan, transformasi digital BTN juga membawa manfaat lain bagi masyarakat, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses KPR. Melalui platform digital, nasabah dapat dengan mudah memantau perkembangan pengajuan mereka, melihat detail tentang cicilan yang harus dibayarkan, dan mendapatkan informasi terkait dengan pembayaran dan manajemen kredit secara keseluruhan.

"Kami juga telah meningkatkan keamanan sistem kami dengan menerapkan berbagai teknologi terkini seperti enkripsi data dan autentikasi ganda untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan nasabah," ucap Fidelis.

"Kami sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dan kami akan terus berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah," ungkapnya.

Dalam upaya memperluas jangkauan layanannya dan menjangkau lebih banyak masyarakat, BTN Cabang Jambi juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang produk KPR dan layanan digital yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari seminar dan lokakarya yang diadakan secara rutin, hingga kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya memiliki rumah sendiri dan cara yang benar untuk mengajukan KPR.

"Kami percaya dengan memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat, mereka akan lebih memahami tentang produk KPR dan layanan digital yang ditawarkan, serta dapat membuat keputusan yang tepat dalam meraih impian memiliki rumah sendiri. Kami juga siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung terwujudnya aksesibilitas layanan perbankan dan pembiayaan perumahan bagi semua kalangan masyarakat," ungkapnya lagi.

Permasalahan perumahan layak huni di Indonesia terus menjadi fokus utama pembangunan nasional, mengingat masih banyaknya masyarakat yang menghuni rumah tidak layak dan terbatasnya akses terhadap hunian terjangkau. Dalam menghadapi tantangan ini, Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan inisiatif yang disebut "Revolusi Perumahan", yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang untuk mewujudkan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konteks Permasalahan Perumahan di Indonesia

Pengamat perumahan yang juga pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jambi (Unja), Prof Dr Haryadi Kamal menilai kolaborasi pemerintah, pengembang dan BTN menjadi terobosan penting dalam menyiasati kompleksitas permasalahan perumahan di negara ini. "Perumahan bukan hanya soal struktur fisik tempat tinggal, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang dilakukan BTN, menjadi kunci keberhasilan dalam menyediakan rumah layak huni yang terjangkau," ujarnya kepada Mediajambi.com di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut data yang ada, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penyediaan perumahan layak huni. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), yang tidak memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, maupun kecukupan luas minimum sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, target pembangunan 3 juta rumah untuk MBR dalam periode 2025–2045 yang dicanangkan pemerintah pusat juga membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak agar dapat terealisasi dengan optimal.

Dia mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menegaskan keberhasilan program perumahan tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Setiap rumah yang dibangun tidak hanya akan mengatasi kekurangan hunian, tetapi juga dapat menggerakkan industri, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

BTN Revolusi Perumahan

Program "Revolusi Perumahan" dari BTN hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk memudahkan akses masyarakat dalam memiliki rumah. Salah satu produk unggulan adalah KPR Sejahtera BTN (baik konvensional maupun syariah) yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Produk ini menawarkan kemudahan seperti uang muka mulai dari 1%, jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun, bunga tetap 5%, serta subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4.000.000 untuk rumah tanah. Selain itu, nasabah juga tidak dikenakan premi asuransi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk mendukung program ini, BTN juga menjalin kerja sama luas dengan pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan ketersediaan rumah dengan kualitas yang baik, tetapi juga memperhatikan pemerataan distribusi hunian di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan perkotaan. Di perkotaan, pembangunan perumahan juga mulai mengadopsi konsep transit-oriented development (TOD) serta memperhatikan aspek revitalisasi kota, sedangkan di pedesaan akan diperluas skema pembiayaan perumahan swadaya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Unja ini menambahkan peran BTN sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan perumahan sangat strategis. "Pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses menjadi faktor kunci bagi masyarakat untuk dapat memiliki rumah. Dengan skema yang ditawarkan oleh BTN, diharapkan lebih banyak masyarakat yang sebelumnya tidak mampu memiliki rumah dapat mewujudkan impiannya. Selain itu, kolaborasi dengan pengembang juga memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi standar layak huni dan sesuai dengan kebutuhan pasar," jelasnya.

Aspek Berkelanjutan dalam Perumahan

Selain fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan, program perumahan saat ini juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau. Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah terjangkau yang menerapkan prinsip bangunan hijau, baik melalui pembangunan baru maupun renovasi rumah yang ada.

Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi emisi karbon dari sektor properti, yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Menurut laporan Climate Transparency 2021, bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6% emisi langsung dan 24,5% emisi tidak langsung dari penggunaan listrik. Dengan implementasi konsep perumahan hijau, diharapkan Indonesia dapat mencapai target net zero emission untuk sektor perumahan pada tahun 2050.

"Dalam pengembangan perumahan ada aspek berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional bagi penghuni dalam jangka panjang, seperti penghematan biaya listrik dan air. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengembang untuk terus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap proyek perumahan yang dibangun," pungkas Haryadi.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun telah ada berbagai upaya dan terobosan dalam penyediaan perumahan layak huni, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah masalah ketersediaan lahan yang sesuai, perbaikan sistem tata ruang, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program perumahan. Selain itu, perlu juga adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki rumah layak huni dan cara mengakses program pembiayaan yang tersedia.

Haryadi berharap kolaborasi antara pemerintah, BTN, dan pengembang dapat terus diperkuat dan diperluas. "Kita perlu terus berinovasi dalam mencari solusi yang tepat untuk permasalahan perumahan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program yang telah berjalan juga sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi Indonesia yang memiliki masyarakat yang tinggal di rumah layak huni dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik," ungkapnya lagi.

Sinergi Pemerintah dan Pengembang

Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD- REI) Jambi melalui pimpinan ketua periode 2024-2027, Abror Lubis, mengungkapkan target pengembangan perumahan tahun 2026 yang komprehensif. Target ini tidak hanya berfokus pada kuantitas penyediaan hunian, tetapi juga memperhatikan kualitas, keterjangkauan, serta aspek keberlanjutan dan inklusivitas untuk menjawab tantangan kebutuhan tempat tinggal di Provinsi Jambi.

Kota Jambi sebagai pusat ekonomi provinsi dan kawasan Sumatra bagian tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,30% pada tahun 2024, dengan daya tarik yang tinggi bagi masyarakat dari dalam dan luar provinsi untuk menetap. Kondisi ini membuat kebutuhan akan hunian layak huni semakin meningkat, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku industri properti.

Menurut data yang ada, di Provinsi Jambi terdapat sekitar 270.940 penduduk miskin (7,19% dari total populasi), di mana sekitar 40% di antaranya masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, program nasional perumahan rakyat sejahtera yang ditetapkan pemerintah pusat dengan target 3 juta rumah layak huni per tahun juga menjadi landasan bagi upaya pengembangan perumahan di daerah, termasuk Jambi.

Abror Lubis menjelaskan target pengembangan perumahan tahun 2026 yang direncanakan REI Jambi meliputi beberapa fokus utama,  REI Jambi bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bawah. Targetnya adalah mendukung pengembangan minimal 2.000 unit rumah subsidi dan non-subsidi terjangkau di berbagai wilayah Provinsi Jambi, baik di kota maupun kabupaten. Pengembangan ini akan mengacu pada skema pembiayaan yang mudah diakses, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program kerja sama dengan bank seperti BTN yang telah terbukti efektif dalam mempercepat akses masyarakat terhadap kredit pemilikan rumah (KPR).

Mengikuti tren nasional dan global terkait keberlanjutan, REI Jambi akan mendorong pengembang untuk menerapkan konsep perumahan hijau dalam setiap proyek. Targetnya adalah minimal 30% dari total proyek perumahan yang akan dikembangkan pada tahun 2026 mengintegrasikan prinsip-prinsip bangunan hijau, seperti penggunaan material ramah lingkungan, sistem hemat energi dan air, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai. Hal ini sejalan dengan gerakan "Menanam Sejuta Pohon" yang telah digalakkan bersama pemerintah kota Jambi, di mana pengembang diharapkan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan di dalam kawasan perumahan.

 REI Jambi akan mendorong pengembangan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan sarana prasarana lengkap, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan pusat perdagangan serta akses transportasi yang baik. Targetnya adalah mengembangkan minimal 5 kawasan perumahan terintegrasi skala menengah hingga besar di Provinsi Jambi pada tahun 2026, yang tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi penghuninya.

 Selain pengembangan rumah baru, REI Jambi juga akan mendukung program bedah rumah tidak layak huni yang akan diperluas pemerintah kota Jambi pada tahun 2026. Program ini sebelumnya hanya mencakup rumah di atas lahan pribadi, namun pada tahun depan akan diperluas dengan penyediaan lahan bagi masyarakat yang belum memiliki tanah. REI Jambi akan menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam program ini, baik melalui pemberian bantuan material maupun jasa teknis untuk memastikan kualitas renovasi rumah yang layak huni.

Abror Lubis menegaskan pencapaian target ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah, pengembang properti, lembaga keuangan, dan masyarakat.

 Percepatan Proses Perizinan

 REI Jambi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan pembangunan perumahan. Hal ini termasuk memperbaiki sistem perizinan secara daring untuk mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan bagi pengembang untuk memulai proyek.

 “Berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki rumah layak huni serta cara mengakses program pembiayaan yang tersedia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu mereka dalam merencanakan pemilikan rumah sesuai dengan kemampuan finansial,” ujar Abror.

 REI Jambi akan memperkuat kerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi dan Kota Jambi, serta lembaga keuangan seperti BRI, BTN, dan bank lainnya untuk menyusun skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau. Selain itu, kerja sama juga akan dilakukan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi dalam bidang perumahan yang sesuai dengan kondisi lokal Jambi.

 Pihaknya akan mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang mendukung pengembangan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini termasuk penetapan standar minimal kualitas hunian, kebijakan insentif bagi pengembang yang mengembangkan rumah terjangkau dan ramah lingkungan, serta perlindungan bagi konsumen dalam transaksi properti.

 Abror Lubis berharap bahwa dengan terlaksananya target pengembangan perumahan tahun 2026 ini, dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan Provinsi Jambi. "Selain memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, pengembangan perumahan juga akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor terkait seperti industri material bangunan dan jasa konstruksi," ujarnya.

 Selain itu, dengan fokus pada hunian berkelanjutan dan terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan di Jambi. "Kita ingin melihat Jambi menjadi provinsi dengan perumahan yang layak, terjangkau, dan ramah lingkungan, yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," tambah Abror Lubis.

 Meskipun memiliki target yang jelas, REI Jambi juga menyadari adanya beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Tantangan utama antara lain adalah ketersediaan lahan yang sesuai dan memiliki kepastian hukum, biaya material bangunan yang masih fluktuatif, serta minimnya akses pembiayaan bagi sebagian masyarakat.

 Untuk mengatasi tantangan ini, REI Jambi akan terus berinovasi dalam mencari solusi alternatif, seperti pengembangan perumahan vertikal di kawasan perkotaan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, kerja sama dengan produsen material bangunan untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif, serta mendorong penyediaan skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit atau jaminan yang cukup.(maas)