Mediajambi.com – Di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit dan pertanian yang mendominasi Provinsi Jambi, isu kesejahteraan buruh harian lepas tetap menjadi perhatian utama. Keterbatasan upah, minimnya perlindungan sosial, dan sistem kerja yang tidak pasti terus membayangi kehidupan mereka. Artikel ini menggali lebih dalam tentang realitas yang dihadapi para buruh harian lepas, upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi mereka, serta tantangan yang masih menghadang di depan.

Suhadi (46), misalnya seorang buruh harian lepas perkebunan kelapa sawit di Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, adalah salah satu dari ribuan pekerja yang merasakan langsung kerasnya kehidupan ini. "Kami bekerja keras setiap hari, tapi upah yang diterima hanya cukup untuk makan. Jangankan memikirkan masa depan, jaminan kesehatan saja tidak ada," ujarnya kepada Mediajambi.com beberapa hari lalu.

Dikatakan sistem kerja borongan yang semakin umum memperparah keadaan. Para pekerja dipaksa untuk memenuhi target tertentu demi upah yang seringkali tidak pasti. Suhadi, yang telah lebih dari 10 tahun menjadi "pendodos" buah kelapa sawit, pernah mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya harus mengeluarkan biaya besar untuk operasi. "Saya pernah tertusuk duri kelapa sawit saat mendodos. Awalnya dibiarkan, tapi beberapa hari setelah itu kaki saya jadi bengkak karena infeksi dan harus dioperasi. Semua biaya ditanggung sendiri," kenangnya.

Pengalaman pahit ini menjadi titik balik bagi Suhadi. Ia kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah yang memberikan harapan baru akan jaminan masa depan. "Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, saya merasa bersyukur jika sakit bisa berobat yang ditanggung, tidak seperti dulu," ujarnya.

Kisah Suhadi mencerminkan realitas pahit yang dihadapi oleh jutaan pekerja informal di Indonesia. Mereka bekerja keras dengan minimnya perlindungan. Risiko kecelakaan kerja, penyakit, dan masa tua yang tidak terjamin menjadi ancaman sehari-hari.

Namun, kini secercah harapan muncul. Program jaminan sosial yang baru ini memberikan angin segar bagi Rohana dan jutaan pekerja informal lainnya. Mereka kini memiliki akses ke jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. "Saya sangat senang dan bersyukur atas program ini. Akhirnya, pemerintah memperhatikan kami juga. Kami merasa lebih aman dan terlindungi," terang Suhadi.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Jambi, Don Predi, menegaskan komitmen serikat untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, terutama mereka yang rentan. "Kami terus berupaya mendorong pemerintah dan perusahaan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat. Buruh harian lepas berhak atas keadilan dan perlindungan sosial yang layak," tegasnya.

SPSI tidak hanya berfokus pada advokasi, tetapi juga aktif dalam meningkatkan kesadaran buruh tentang hak-hak mereka dan mendorong partisipasi dalam program jaminan sosial. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serikat pekerja berupaya memberdayakan buruh agar lebih proaktif dalam menuntut hak-hak mereka.

Pengamat buruh dari Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja), Dr Hartati, menyoroti pentingnya memperkuat aspek hukum dalam perlindungan pekerja. "Secara regulasi, hak pekerja sebenarnya sudah dijamin, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan, terutama bagi buruh harian lepas atau pekerja rentan," jelasnya.

Ketidakpastian status kerja menjadi penghalang utama bagi perlindungan dan akses terhadap jaminan sosial. Dr. Hartati menyerukan perbaikan tata kelola ketenagakerjaan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi. Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja, serta perlunya inovasi dalam program jaminan sosial agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh buruh harian lepas.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menjelaskan upaya yang terus dilakukan untuk memperluas cakupan program perlindungan ketenagakerjaan. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan, terutama bagi pekerja informal dan rentan, termasuk buruh harian lepas," ujarnya.

Contohnya ada program "Kampung Bahagia" menjadi salah satu inisiatif utama yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja di Kota Jambi. Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya menjangkau komunitas-komunitas pekerja di daerah-daerah terpencil, memberikan edukasi tentang pentingnya jaminan sosial, serta memfasilitasi pendaftaran sebagai peserta.

Hendra berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi pekerja dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan berkelanjutan bagi seluruh pekerja. Ia juga mengajak perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan pekerjanya, dengan memberikan jaminan sosial yang layak.

Perjuangan buruh harian lepas menuju kesejahteraan berkelanjutan adalah sebuah upaya kolektif yang membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Pekerja, serikat pekerja, akademisi, lembaga negara, dan perusahaan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan perubahan yang positif.

Dari sekadar pemenuhan hak dasar, diharapkan terwujud jaminan kesejahteraan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh pekerja. Dengan demikian, Provinsi Jambi dapat menjadi contoh daerah yang peduli terhadap kesejahteraan pekerjanya, serta mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya kolektif ini diharapkan dapat mengubah wajah ketenagakerjaan, dari sekadar pemenuhan hak dasar menjadi jaminan kesejahteraan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh pekerja.  (Maas)