Mediajambi.com (Karimun)— PT Timah (Persero) Tbk terus memperbarui dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sebagai upaya menyelaraskan program pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah di wilayah operasional perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui konsultasi publik yang digelar di Gedung Nasional Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (3/9/2026).

Konsultasi publik ini menjadi bagian dari upaya PT Timah menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program RPM PT Timah.

Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadilah, mengatakan pembaruan RIPPM PT Timah perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah secara terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten,” kata Arif Fadilah.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, menekankan pentingnya program pengembangan masyarakat yang memberikan dampak nyata dan dapat diukur.

Menurutnya, program RPM ke depan perlu lebih diarahkan pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sampai program selesai setelah barang atau bantuan diserahkan,” ujarnya.(***)