Mediajambi.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Jambi sebagai langkah besar memperkuat fondasi pembangunan berbasis data. Pemerintah menargetkan tidak ada satu pun aktivitas ekonomi masyarakat yang luput dari pendataan, sehingga kebijakan pembangunan di masa depan benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan oleh Wakil Kepala BPS RI, Soni Harry Budiutomo Harmadi, di halaman Kantor BPS Provinsi Jambi, Jumat (26/6/2026). Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya salah satu agenda statistik nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur, karakteristik, dan dinamika perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan persepsi masyarakat yang selama ini menganggap sensus ekonomi hanya menyasar perusahaan atau pelaku usaha besar, BPS menegaskan cakupan pendataan kali ini jauh lebih luas. Aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri rumah tangga hingga usaha mikro, menjadi bagian penting yang akan dihimpun.

"Data yang kami kumpulkan bukan sekadar angka. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, menentukan arah investasi, hingga merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Soni.

Ribuan Petugas Turun ke Lapangan

Untuk memastikan seluruh wilayah terjangkau, BPS menyiapkan sekitar 3.600 petugas sensus yang akan diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Pendataan dilakukan dengan dukungan teknologi digital sehingga proses pengumpulan data diharapkan berlangsung lebih cepat, akurat, dan efisien.

Meski memanfaatkan teknologi, keberhasilan sensus tetap bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, BPS mengajak seluruh warga menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.

"Kami tidak ingin ada masyarakat yang tidak terdata. Ada tiga pesan penting kepada masyarakat, yakni terima petugas sensus, isi data dengan benar, dan yakinlah bahwa seluruh data dijamin kerahasiaannya. Pastikan jangan ada yang terlewat," tegas Soni.

Jaminan kerahasiaan tersebut, lanjutnya, merupakan amanat Undang-Undang Statistik. Data individu maupun pelaku usaha tidak akan dipublikasikan secara personal, melainkan diolah menjadi data agregat untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

Data Berkualitas untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran

Sensus Ekonomi memiliki peran strategis karena menjadi satu-satunya pendataan menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi nasional. Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja, pemerataan investasi, hingga penguatan ekonomi daerah.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan kualitas data sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Semakin lengkap informasi yang diperoleh petugas, semakin akurat pula gambaran kondisi ekonomi daerah.

"Data yang lengkap akan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Alhamdulillah, pelaksanaan sensus ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi," ujarnya.

Menurut Aidil, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting agar pelaksanaan sensus berjalan lancar hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendataan statistik.

Jambi Dinilai Efisien dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Soni juga menyoroti capaian ekonomi Provinsi Jambi yang dinilai cukup positif. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jambi yang berada pada angka 4,89.

Nilai tersebut menempatkan Jambi sebagai salah satu provinsi dengan tingkat efisiensi investasi terbaik di Sumatera. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke Jambi relatif mampu mendorong peningkatan output ekonomi secara lebih efektif dibandingkan banyak daerah lainnya. Namun demikian, BPS menilai pembaruan data melalui Sensus Ekonomi tetap diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan berbagai sektor usaha setelah perubahan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Dukungan DPD RI dan Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana menilai data statistik merupakan modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Ia berharap seluruh petugas mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

"Semoga pelaksanaan Sensus Ekonomi berjalan sukses sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat menjadi dasar pembangunan Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, ke depan," katanya.

Senada dengan itu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa sensus bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan upaya memotret kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Data ekonomi ini sangat penting dan tidak bisa dimainkan. Tugas kita bersama adalah menyukseskan sensus ini agar tidak ada yang tidak terdata. Dengan data yang valid, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan terarah," ujar Al Haris.

Menentukan Arah Pembangunan Satu Dekade ke Depan

Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperbarui basis data ekonomi nasional di tengah dinamika dunia usaha yang terus berubah. Perkembangan ekonomi digital, tumbuhnya usaha mikro, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga transformasi sektor pertanian menjadi tantangan baru yang membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Melalui pendataan yang menyeluruh, pemerintah berharap dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat.

Ketika setiap pelaku usaha, petani, pedagang, hingga pekerja mandiri bersedia memberikan data yang benar, hasil sensus akan menjadi potret nyata perekonomian Jambi. Dari data itulah arah pembangunan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dirancang untuk satu dekade mendatang.(maas)