Mediajambi.com- Wakil Walikota Jambi, Maulana meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mencatat harga komoditas, terutama sembilan bahan pokok setiap harinya. Pencatatan harga bahan pokok harian itu agar bisa dibandingkan dengan hari-hari berikutnya.

"Jadi kalau ada kenaikan harga bisa langsung diketahui, dan bisa langsung diberi tindakan. Setiap minggu TPID harus rapat dan kumpul, sampai kondisi inflasi bisa dikendalikan," kata Maulana usai Rakornas TPID bersama Mendagri secara virtual, Selasa (30/8).

Kata Maulana, setiap kenaikan harga pada satu komoditas harus dianalisis kenaikannya. "Langsung cek lapangan, lihat stoknya. Lihat alur distribusinya sampai ke masyarakat, kalau ada kendala langsung diintervensi," katanya.

Selanjutnya, dia memerintahkan dinas sosial untuk memvalidasi data penerima bantuan sosial di kota Jambi. Sesuai dengan instruksi Mendagri, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana alokasi umum (DAU) sebesar 2 persen dari total DAU yang ditransfer ke daerah, untuk dapat digunakan mengurangi dampak inflasi.

• Dipertemukan Saat Rekonstruksi Sambo Peluk dan Cium Putri Candrawati 0
• Pengacara Brigadir J Protes Dilarang Mengikuti Rekonstruksi0
• Optimalisasi Gas di Era Transisi Mendukung Pembangunan Berkelanjutan0
• Harga Tiket Pesawat Turun 15 Persen Netizen : Kapan Turunnya? Masih Mahal Kok0
• Ditresnarkoba Polda Jambi Ungkap 10 Kasus Peredaran Narkoba0

"Kalau berkaca pandemi Covid-19 dulu, ada sebanyak 30 ribu penerima Bansos. Ini tinggal di validasi saja. Berapa nanti kekuatan anggaran kita, kita sesuaikan," ujarnya.

Kata Maulana, besaran DAU setiap bulannya yang ditransfer pemerintah pusat ke Kota Jambi adalah Rp55 miliar. "Jadi kalau misalnya dipotong dua persen maka kisaran Rp1 miliar setiap bulannya. Ini bisa kita manfaatkan untuk jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak inflasi," katanya.

Selanjutnya, dia memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terus membagikan bantuan bibit seperti cabe, sayur-sayuran dan lainnya. Serta bantuan modal pertanian harus lebih cepat. Selain itu bantuan kepada UMKM juga harus dipercepat.

"Bagian hukum harus terus memantau dari pusat kapan dana biaya tak terduga (BTT) dan DAU bisa digunakan. Begitu sudah keluar Juknisnya, langsung eksekusi," katanya.

Komandan Kodim 0415/Jambi, Kolonel Inf Marsal Denny mengatakan, inflasi jika tidak ditangani dengan baik maka bisa menimbulkan kekacauan di tingkat masyarakat. "Kalau sudah berhubungan dengan masalah perut, ini bisa menimbulkan kekacauan. Makanya ini harus diatasi, jangan sampai menimbulkan kekacauan," ujarnya.

Kanit Ekonomi Polresta Jambi dalam rapat itu menyoroti antrian BBM di setiap Pom Bensin di Kota Jambi. "Padahal belum naik, tapi antrian itu sudah penuh dibeberapa pom besin, jangan sampai masyarakat panik," katanya.

Pihaknya juga mengajak kepada TPID dan Satgas Pangan untuk dapat turun langsung ke lapangan melihat dan memastikan BBM yang dibeli sesuai dengan standar. "Jangan sampai over kapasitas. Misalnya satu mobil 20 liter itu sudah banyak, ini ada modus dijual ke truk batu-bara," katanya.(Yen)