- Indosat Dukung Digitalisasi UMKM Batik dan Produk Lokal Solok: Perkuat Ekosistem Ekonomi Sumatra Barat
- Tirta Mayang Buka Suara soal Penetapan Tiga Tersangka, Kami Hormati dan Dukung Proses Hukum
- Tambahan Rp29,76 Miliar, APBDP Kota Jambi 2025 Siap Dukung 17 Program Prioritas
- Sudah Naik Penyidikan! Kasus Siginjai Tak Kunjung Ada Tersangka, Ini Pengakuan Kejari Jambi
- Tim Supervisi Binmas Polda Jambi Berikan Arahan Binmas Polresta Jambi Terkait Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas dan Tanggung Jawab Binmas
- Walikota Maulana Resmi Buka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tingkat Kota Jambi tahun 2025
- Hadir Dalam Peresmian Dapur SPPG, Maulana: Pemenuhan Gizi Yang Optimal Adalah Fondasi Utama Membangun Generasi Cerdas dan Produktif
- Siti Namoraja Hasibuan Resmi Diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Hj Hesnidar Haris Lantik Kepengurusan Dekranasda dan Pokja Bunda PAUD Provinsi Jambi Masa Bakti 2025-2030
- Warna Baru X-Ride 125 Tampil Tangguh dan Fresh Siap Jelajah Petualangan Baru
Hadiri Rakor KPK, Edi Purwanto : Penyusunan APBD Merujuk pada RKPD

Keterangan Gambar : Hadiri Rakor KPK, Edi Purwanto : Penyusunan APBD Merujuk pada RKPD
Mediajambi.com- Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto hadir dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Perencanaan dan Pengagaran APBD se-Provinsi Jambi, Kamis (6/4/2023) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Turut hadir pada kesempatan ini Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Pengawasan Pencegahan Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua Manurung dan Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, M Valiandra.
- Edi Purwanto : Dewan Tidak Boleh Intervensi Pengerjaan Pokir0
- DPRD Provinsi Jambi Sahkan Ranperda RTRW0
- Ketua DPRD Minta Pemprov Segera Perbaikan Jalan Jalur Mudik Lebaran0
- Tolak RUU Kesehatan, Puluhan Nakes Temui Ketua DPRD Provinsi Jambi0
- FKPPI Jambi Dilantik, John Harles FKPPI Siap Bersinergi Membangun Jambi0
Hadir juga Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dan seluruh Ketua DPRD se Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, Tim TAPD dan sejumlah pihak lainnya.
Usai kegiatan, Edi Purwanto menyebutkan bahwa beberapa hasil dari pertemuan tadi diantaranya terkait dengan mekanisme penyelesaian anggaran.
Hal yang menjadi perhatian dimana dalam kesepakatan itu dikatakan oleh Edi Purwanto harus memperhatikan tujuan negara yakni melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Termasuk juga yang menjadi konsentrasi adalah harus merujuk pada 7 indikator kesejahteraan nasional yang harus di dorong dalam program,” ujarnya.
“Tadi juga kami mengingatkan KPK agar jangan ada cacat dalam proses penganggaran, harus merujuk pada RKPD, dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, red) itu masukan ada dua yaitu musrenbang dan pokir. Itu di masukkan ke RKPD, setelah itu masuk ke KUA PPAS baru RKA, baru Ranperda, baru Perda APBD, dan ini tidak boleh ada yang terpurus rantainya,” pungkasnya. (*)