Mediajambi.com– Diperlukan kesinambungan antar instansi di jajaran Pemkot Jambi, untuk mendeteksi dini mengenai kesehatan jiwa, seperti Skizofrenia yang dialami warga Kota Jambi.

Maka dari itu, perlu dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), hingga nantinya menunjuk sejumlah kader pada tingkat kelurahan untuk mendeteksi dini permasalahan tersebut.

Apalagi mengingat, Wakil Walikota Jambi, Maulana menyebutkan, saat ini terdata yang didiagnosa mengalami kesehatan jiwa di Kota Jambi berjumlah 529.

“Terbanyak memang ada di Kecamatan Paal Merah disusul Alam Barajo,” kata Maulana.

• Bank Jambi Panen Penghargaan Sangat Bagus dari Infobank Award0
• Gubernur Al Haris Tekankan Tiga Poin Penting Raih Kesuksesan 0
• Al Haris Imbau UMKM Daftarkan Merek Produk Ke Kemenkumham0
• Wawako Maulana, Pimpin Rakor Imunisasi Kerja dan Rubella0
• Wawako Maulana Minta TPID Mencatat Harga Komoditas0

Lanjutnya, PKJM ini merupakan suatu wadah koordinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial dengan bekerja sama pada lintas sektor terkait, peran serta masyarakat dan lainnya.

“Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk koordinatif dan pengawasan pada kesehatan jiwa masyarakat dalam upaya prootif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” jelasnya.

Selain Skizofrenia, juga perlu dikenali masalah kesehatan jiwa lainnya. Yakni seperti depresi, ansietas dan lainnya. “Sehingga memang program ini harus menjadi fokus untuk Skizofrenia dapat dicegah dan dikendalikan,” kata dia.

Termasuk masih tingginya stigma dan labelisasi serta penolakan kepada Orang dengan Gangguan Jiwa (OdGJ), ditambah dengan kasus gangguan mental emosional dan depresi yang selalu meningkat, Maulana berharap hal ini dapat diminimalisir.

“Mereka jangan distigma seperti ini, tapi didukung. Agar berobat rutin di Puskesmas, sebagai lanjtuan pengobatan sakit jiwa,” terangnya. “Nantinya tim ini dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten/Kota,” jelasnya. (Yen)