Mediajambi.com  - Pemerintah pusat resmi meluncurkan Sistem SP2D Online melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Kamis (17/4/2025) di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

Walikota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, turut hadir dalam acara penting ini yang menandai transformasi besar dalam tata kelola keuangan daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta 24 perwakilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri dan Asbanda menjadi momen penting sebagai bentuk sinergi lintas sektor demi mendukung sistem keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan.

Walikota Jambi menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh implementasi SP2D Online. Menurut Maulana, digitalisasi keuangan ini sejalan dengan visi Kota Jambi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan akuntabel.

“Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI sangat relevan dengan komitmen kami di Kota Jambi untuk terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami siap mendukung dan mengimplementasikan SP2D Online secara maksimal,” ujar Maulana.

SP2D Online memungkinkan proses pencairan dana daerah — dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) — dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan terintegrasi langsung dengan sistem bank daerah.

Seluruh sistem ini sudah melalui uji coba dan memenuhi syarat teknis dari Bank Indonesia.

Maulana menegaskan bahwa sistem ini akan membawa banyak manfaat, terutama dalam mempercepat proses pencairan anggaran dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

“Dengan sistem SP2D Online, kami optimistis hambatan dalam pencairan dana bisa diminimalkan, audit menjadi lebih mudah, dan risiko kesalahan administrasi dapat ditekan. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang efisien, profesional, dan terpercaya,” tambahnya.

Peluncuran SP2D Online juga merupakan bagian dari aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam tata kelola anggaran negara.

Sejak tahun 2023, SIPD RI telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Nasional dan mulai tahun 2024 diwajibkan digunakan oleh 546 pemerintah daerah se-Indonesia.

Dengan peluncuran ini, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih cepat beradaptasi dalam penggunaan sistem SP2D Online, mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola anggaran yang bersih dan terintegrasi. Kota Jambi pun siap menjadi bagian dari transformasi digital nasional tersebut. *